News

COVID-19 Menggila, Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Kaji Penerapan Karantina Total

Jika memungkinkan pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


COVID-19 Menggila, Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Kaji Penerapan Karantina Total
Petugas mengimbau warga untuk melakukan tes usap yang bermukim di wilayah Gang Usman Tepos di RT 004/RW 002, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (28/5/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah pusat segera melakukan kajian dan pemetaan sebagai acuan penentuan sikap atas melonjaknya kasus COVID-19 belakangan ini yang kian melonjak dan mengkhawatirkan.

Menurut Guspardi, jika memungkinkan pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kenapa Pemerintah Pusat belum berani menerapkan karantina wilayah secara total, padahal kasus COVID-19 sudah kian mengkhawatirkan. Makanya perlu diambil langkah untuk melakukan PSBB atau karantina wilayah dengan kajian-kajian yang komprehensif, jangan tunggu sampai pandemi ini makin parah," ujar Guspardi, sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO, Rabu (23/6/2021).

Guspardi menjelaskan, kajian yang dimaksud lakukan pemetaan dan penentuan daerah-daerah yang memungkinkan untuk diterapkan karantina wilayah karena sudah menjadi zona merah. Serta kesiapan infrastuktur penunjang di daerah tersebut.

Karena menurutnya, sejauh ini dalam penanganan pandemi, pemerintah pusat selalu pecah fokus. Pemerintah lebih mengedepankan perputaran ekonomi ketimbang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Padahal  jika angka kasus berangsur melandai, maka roda perekonomian akan pulih dengan sendirinya.

"Harusnya tidak begitu. Kalau ekonomi yang jadi fokus, penyelesaian pandemi tak berbanding lurus," tegasnya.

Untuk itu, Politisi PAN berharap pemerintah segera mengkaji dengan seksama penerapan karantina wilayah total (PSBB) total untuk diterapkan dibeberapa daerah terutama bagi daerah yang zona merah. Mengingat makin melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air.

Guspardi juga mengatakan, kebijakan ini di perlukan guna memperlambat penyebaran dan dapat menahan pandemi menjadi lebih ekstrim.

"Pemerintah jangan terlambat menentukan kebijakan karena  dampaknya akan berbahaya untuk menghindari resiko  akan lebih banyak lagi nyawa yang terancam," pungkasnya.[TIM]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co