Ekonomi

CIPS: Indonesia Butuh Kebijakan dan Visi Jangka Panjang Terkait CPO

Menurut CIPS, simpang siur kebijakan perdagangan CPO dan produk turunannya mencerminkan belum adanya visi yang jelas dari pemerintah.


CIPS: Indonesia Butuh Kebijakan dan Visi Jangka Panjang Terkait CPO
Pegawai sedang memanen kelapa sawit yang akan diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) (Tribunnews.com)

AKURAT.CO Simpang siur kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang berujung pada pelarangan ekspor total mencerminkan pemerintah belum memiliki visi yang jelas terhadap perdagangan komoditas tersebut. Pelarangan hanyalah kebijakan reaktif untuk merespons kenaikan harga minyak goreng.

Hal tersebut disampaikan Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta. Dia menyebut, Indonesia membutuhkan kebijakan dan visi jangka panjang yang mampu mengakomodasi dinamika permintaan CPO domestik dan global yang diperkirakan akan terus meningkat.

"Visi ini perlu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan minyak goreng, biodiesel, dan oleokimia serta peran Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO ke pasar global," tegas Felippa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/5/2022).

baca juga:

Felippa menyebut, pelarangan ekspor berdampak luar biasa pada reputasi Indonesia di dunia internasional. Kebijakan yang reaktif dan berubah-ubah tanpa mempertimbangkan komitmen perdagangan yang sudah disepakati sebelumnya dapat melemahkan sentimen kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai mitra dagang.

Misalnya saja, sebelum ada pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya, Indonesia juga melarang ekspor batu bara. Kebijakan ini berdampak pada harga komoditas-komoditas tersebut di pasar internasional dan berdampak pada industri pengguna bahan baku tersebut.

Kebijakan pelarangan ekspor juga tidak menguntungkan pasar domestik karena membanjirnya komoditas belum tentu dapat terserap dengan baik. Akibatnya, harga Tandan Buah Sawit (TBS) terpantau turun signifikan dan merugikan petani.

Kesimpangsiuran juga memunculkan ketidakpastian yang berdampak pada persepsi atas iklim investasi di Indonesia. Padahal, pemerintah sendiri kini tengah mengalakkan berbagai upaya untuk membuat pasar Indonesia menarik untuk investor, salah satunya lewat UU Cipta Kerja.

"Kesimpangsiuran ini menjadi kontraproduktif dengan tujuan untuk mendatangkan investasi dan memulihkan ekonomi," ucap Felippa.

Felippa meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini, serta mulai memikirkan strategi jangka panjang untuk memenuhi permintaan yang meningkat secara berkelanjutan.

Data Indeks Bulanan Rumah Tangga (BuRT) CIPS menunjukkan, harga minyak goreng masih terpantau tinggi. Di bulan Desember 2021, harganya mencapai Rp20.667 per liter. Harga kemudian turun menjadi Rp19.555 dan Rp14.000 di bulan Januari dan Februari tahun ini. Harga Rp14.000 didapat karena penerapan HET. Pencabutan HET membuat harga kembali ke kisaran Rp18.505 dan makin melambung mencapai Rp26.360 di bulan April.

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Warta Ekonomi.
Sumber: Warta Ekonomi