News

China Bersuka Cita, Dewan HAM PBB, termasuk RI Tolak Debat Soal Isu Muslim Uighur

China Bersuka Cita, Dewan HAM PBB, termasuk RI Tolak Debat Soal Isu Muslim Uighur
China telah dituduh menahan setidaknya satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di pusat-pusat penahanan di Xinjiang (Drew Angerer/Getty Images via AFP)

AKURAT.CO Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB telah memilih untuk 'tidak' memperdebatkan perlakuan Beijing terhadap orang-orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lain di wilayah barat laut negara itu. Putusan ini datang meski kantor HAM PBB telah menyimpulkan skala dugaan pelanggaran di Xinjiang, menyebut adanya kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Pada Kamis (6/10), mosi untuk debat tentang masalah Uighur telah dikalahkan, dengan suara 19 dibanding 17, dan 11 negara abstain dalam pemungutan. Putusan ini segera disambut dengan 'suka cita' oleh pemerintah China. Sementara, banyak pihak mengecam, menyebutnya sebagai 'momen memalukan'.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak debat tersebut, yang diketahui diusulkan oleh Amerika Serikat (AS). Diungkap oleh Al Jazeera bahwa banyak dari mereka yang memilih suara 'tidak' adalah negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Somalia, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Di antara 11 negara yang abstain, sementara itu, adalah India, Malaysia, dan Ukraina.

baca juga:

"Ini adalah kemenangan bagi negara-negara berkembang dan kemenangan kebenaran dan keadilan. Hak asasi manusia tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk membuat kebohongan dan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, atau untuk menahan, memaksa dan mempermalukan orang lain," kata Hua Chunying, juru bicara urusan luar negeri China menulis di Twiter.

PBB pertama kali mengungkap keberadaan jaringan pusat penahanan di Xinjiang pada 2018, dengan mengatakan bahwa setidaknya satu juta warga Uighur dan etnis minoritas lainnya ditahan di bawah sistem tersebut. 

China kemudian mengakui pendirian kamp di wilayah tersebut. Namun, dalam dalihnya, Beijing mengatakan bahwa kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk mengatasi 'ekstremisme'.

Beijing juga telah melobi degan keras untuk mencegah penyelidikan lebih lanjut atas situasi di Xinjiang, di tengah dokumen resmi pemerintah yang bocor, investigasi oleh kelompok HAM dan akademisi, serta kesaksian dari warga Uighur sendiri.

Mantan Komisaris HAM PBB Michelle Bachelet pertama kali menyerukan akses 'tanpa batas' ke wilayah Xinjiang pada tahun 2018. Namun, ia hanya diizinkan untuk berkunjung pada bulan Mei, dalam apa yang tampaknya merupakan kunjungan yang diatur dengan ketat.

Laporannya tentang situasi itu juga dimundurkan dan baru dirilis pada 31 Agustus tahun ini, beberapa menit sebelum masa jabatannya berakhir.