News

Charta Politika: Mayoritas Masyarakat Setuju Penolak Vaksin Covid-19 Diberi Sanksi

Yunarto Wijaya mengatakan, mayoritas responden atau sebanyak 50,3 persen menyatakan setuju adanya sanksi bagi penolak vaksinasi.


Charta Politika: Mayoritas Masyarakat Setuju Penolak Vaksin Covid-19 Diberi Sanksi
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019) (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO, Charta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru terkait evaluasi kebijakan, aktivitas masyarakat, dan peta politik, triwulan I 2021. Hasilnya menunjukkan mayoritas responden setuju dengan adanya sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, mayoritas responden atau sebanyak 50,3 persen menyatakan setuju adanya sanksi bagi penolak vaksinasi.

“Hanya 32,4 persen yang tidak setuju. Mayoritas menyatakan setuju. Lalu yang tidak tahu/tidak jawab sebesar 17,3 persen,” kata Yunarto, Minggu (28/3/2021).

Yunarto mengatakan bahwa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial menjadi sanksi paling tepat bagi penolak vaksinasi. Di mana persentasenya mencapai 42,3 persen.

“Lalu sanksi sosial (24,2 persen), denda uang (13,1 persen), penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah (8,6 persen), dan tidak tahu/tidak jawab (11,8 persen),” kata Yunarto.

Lebih lanjut dia juga mengungkapkan bahwa 50,4 persen responden menyatakan setelah mendapatkan vaksin masih harus menerapkan protokol kesehatan. Lalu 11,4 persen menyatakan berpendapat setelah mendapatkan vaksin masih berkemungkinan tertular Covid-19.

“Yang perlu jadi catatan ada 20,3 persen kalau kita jumlahkan dari orang yang menyatakan 15,8 persen setelah mendapatkan vaksin tidak akan tertular covid-19. Dan 4,5 persen menyatakan setelah mendapatkan vaksin boleh tidak menerapkan protokol kesehatan,” kata Yunarto.

Kegiatan survei dilakukan melalui wawancara telefon dengan sampel 195.638 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia dalam rentang 2 tahun terakhir.

Margin of error sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada periode 20-24 Maret 2021. Total survei sampel yang berhasil diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau telah memenuhi syarat pemilih.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu