News

Cerita Kapolri Soal Penangkapan Djoko Tjandra, Sempat Mengikuti Jejaknya Selama 3 Minggu


Cerita Kapolri Soal Penangkapan Djoko Tjandra, Sempat Mengikuti Jejaknya Selama 3 Minggu
Terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra saat menghadiri serah terima dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di lobby Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat malam (31/7/2020). Bareskrim Polri melimpahkan terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegianto Tjandra yang ditangkap di Malaysia ke Kejaksaan Agung. Namun sementara ini terpidana masih dititipkan di Rutan Selamba cabang Mabes Polri. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Kronologi penangkapan terpidana Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (30/7/2020), berawal saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mencari dan menangkap buronan kelas kakap di manapun berada.

Perintah Presiden Jokowi setelah publik dihebohkan dengan aksi mulusnya Djoko Tjandra membuat e-KTP di kelurahan Grogol Selatan, membuat pasport hingga mendaftarkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). 

Bahkan yang lebih mencengangkan, sang Djoker (sapaan akrab Djoko Tjandra) telah keluar masuk Indonesia selama 3 bulan untuk mengurus bisnis properti dan usaha lainnya. 

Setelah diperintahkan oleh Presiden, kemudian Kapolri membentuk tim kecil yang merupakan gabungan Bareskrim dan Divisi Propam dan Hubinter polri. Tim kecil dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersama jajarannya pada awal Juli.

Kabareskrim mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya untuk membahas pencarian dan penangkapan Djoko Tjandra dalam operasi senyap yang tidak diketahui oleh siapapun. Rencana operasi senyap itu hanya diketahui Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo. 

Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan bahwa dua pekan lalu Presiden Jokowi telah memerintahkan orang nomor satu di Korps Bhayangkara untuk mencari sekaligus menangkap Djoko Tjandra. 

Dengan sigap dan cepat, perintah itu langsung dilaksanakan dengan membuat tim kecil. "Perintah itu kemudian kami laksanakan. Kita bentuk tim kecil karena informasinya yang bersangkutan berada di Malaysia," kata Idham dalam keterangannya, Jumat (31/7/2020). 

Setelah tim kecil terbentuk, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) pada pertengahan Juli 2020. Surat tersebut berisi permintaan kerja sama antara police to police untuk menangkap Djoko Tjandra yang ketika itu terdeteksi berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

Selain itu diperkuat dengan proses lobi yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD kepada Pemerintah Malaysia, karena seperti diketahui, Djoko Tjandra merupakan warga negara kelas 1 di negeri Jiran tersebut, setelah membangun sejumlah gedung milik pemerintah dan properti lainnya di Malaysia dan memiliki gedung paling tinggi di negara tetangga tersebut. 

Sebelum proses penangkapan, Kapolri Jenderal Idham Azis mengirimkan surat resmi kepada Inspektur Jenderal of Police Malaysia Abdul Hamid bin Bador pada 23 Juli 2020. 

Selama tiga Minggu, antara Polisi di Malaysia dengan Polri saling bertukar informasi sambil mencari keberadaannya dan proses negosiasi antara kedua negara tersebut. Namun anehnya, pada saat melakukan penangkapan, polri tanpa melibatkan jaksa sebagai eksekutor terpidana setelah putusannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dan PK di tolak oleh PN Jaksel. 

Proses kerjasama dan kerja keras polri selama 3 Minggu, akhirnya tim membuahkan hasil dengan menangkap Djoko Tjandra sebagai buronan selama 11 tahun karena jaksa sebagai eksekutor tidak berhasil melakukan penangkapan. 

Setelah polri mendapatkan informasi dari PDRM dan Interpol Indonesia, sampai akhirnya keberadaan Djoko Tjandra diketahui keberadaanya di salah satu lokasi yang hingga sampai saat ini tidak disebutkan nama tempatnya sang Djoker bersembunyi. Setelah Polisi Diraja Malaysia melakukan penangkapan fisik terhadap Djoko Tjandra, barulah diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk dibawa pulang ke Indonesia.

Kemudian pada Kamis (30/7/2020), Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo berangkat ke Malaysia untuk memimpin proses penangkapan dan pemulangan sang pengusaha yang terlibat korupsi hak tagih Bank Bali. Dalam proses penangkapan, turut mendampingi Kadiv Propam Polri Irjen Pol Sigit.

Sebelum diterbangkan atau dibawa pulang ke Tanah Air, terlebih dahulu dilakukan serah terima terpidana perkara hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di atas pesawat antara Polisi Diraja Malaysia ((PDRM) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengekstradisi buronan kelas kakap tersebut. 

“Prosesnya namanya serah terima. Begitu Djoko Tjandra ditangkap Polisi Diraja Malaysia (PDRM), kemudian melakukan serah terima dengan polisi Indonesia di atas pesawat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keteranganya, Sabtu (1/8/2020).

Polri mengaku kesulitan menangkap terpidana Djoko Tjandra di Malaysia, meski keberadaannya sudah diketahui, karena kerap berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat berbeda, sehingga sulit terdetiksi. 

"Djoko Tjandra ini memang licik dan sangat pandai. Dia kerap berpindah-pindah tempat. Tapi, alhamdulillah berkat kesabaran dan kerja keras tim, Djoko Tjandra berhasil diamankan," ucap Idham. 

Pada Kamis 30 Juli 2020 malam, Djoko Tjandra dibawa ke Indonesia dengan penerbangan pesawat non komersil, dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusumah pada pukul 22.44 WIB dengan mengenakan baju merah dengan dibalut baju tahanan berwarna oranye dan celana pendek. 

Sang Djoker dari Bandara Halim Perdana Kusumah langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum terkait penggunaan surat jalan palsu yang diterbitkan Brigjen Prasetyo Utomo agar terbebas dan lenggang kangkung keluar masuk Indonesia. 

Selama 1x24 jam Djoko Tjandra berada di gedung Bareskrim Polri sebelum akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dilakukan eksekusi dengan dijebloskan ke ruang tahanan (rutan) Salemba cabang Bareskrim. Proses penyerahan Djoko Tjandra pada Jumat (31/7/2020) malam dengan disaksikan perwakilan jaksa, Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham RI, dan Kepala Rutan Salemba dan diserahkan langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit. 

Pada akhirnya Djoko Tjandra telah resmi menjadi warga binaan atau narapidana dalam perkara hak tagih (cassie) Bank Bali Djoko Tjandra dan di tahan di rutan Salemba cabang Bareskrim sejak Jumat (31/7/2020) malam. Penempatan Djoker di rutan Salemba cabang Bareskrim tersebut sifatnya hanya sementara, karena ada proses hukum penyidikan terkait surat jalan palsu yang digunakan Djoko Tjandra selama keluar masuk Indonesia. 

Djoko Tjandra akan menjalani proses hukum di kepolisian hingga selesainya penyidikan. Seharusnya Djoko dieksekusi untuk menjalani hukumannya sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Oleh sebab itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. 

Djoko Tjandra sudah ditempatkan di sel yang berbeda dengan tersangka kasus penerbitan surat jalan palsu Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Pasalnya, jenderal bintang satu itu juga ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Bareskrim di Mabes Polri.

"Terkait dengan penempatan tentunya kita akan memisahkan, karena memang Brigjen Prasetyo dengan Djoko Tjandra masing-masing memiliki kepentingan untuk kami lakukan pendalaman, tidak mungkin dijadikan satu," kata Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jumat malam (31/7/2020).  

Listyo menuturkan, pihaknya akan memeriksa Djoko Tjandra terkait penerbitan surat jalan, surat bebas covid-19 dan aliran dana. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan lanjutan. 

"Penempatan di sini (Rutan Salemba Cabang Bareskrim) sementara, setelah pemeriksaan selesai akan diserahkan ke Rutan Salemba disesuaikan dengan kebijakan Karutan Salemba," kata Listyo.[]

Ridwansyah Rakhman

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu