News

Cek Di Sini! Lokasi Perbaikan KTP Setelah Nama Jalan Diubah Anies

Total 5.637 warga DKI harus memperbaiki KTP karena terdampak perubahan nama jalan


Cek Di Sini! Lokasi Perbaikan KTP Setelah Nama Jalan Diubah Anies
Kendaraan melintas di jalan Raya Pondok Gede yang berganti nama menjadi H Bokir bin Dji'un di Jakarta, Kamis (23/6/2022). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Dinas Dukcapil membuka layanan perbaikan data kependudukan warga Jakarta. Berdasarkan data Dukcapil, ada 5.637 wajib KTP di DKI yang terdampak perubahan nama jalan. Mereka akan dilayani keperluannya untuk mengubah alamat sesuai dengan nama baru yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan. 

"Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta, sebanyak 5.637 wajib KTP akan diganti data kependudukannya akibat perubahan nama jalan," kata Kadis Dukcapil DKI, Budi Awaluddin dalam keterangannya Rabu (29/6/2022). 

Adapun jadwal layanan untuk Rabu, 29 Juni 2022 sebagai berikut:

baca juga:

1. Jakarta Selatan : Duren Tiga, RW 7/RW 02 

2. Jakarta Pusat : Jl. A. Hamid Arief, RW 06/RT 10.

3. Jakarta Timur : Masjid Jami Al-Hikmah Hidayah, Jl. Raya Setu Cipayung, RW 03. 

4. Jakarta Barat : Kantor RW 01, Jl. Guru Makmun, Kel. Rawa Buaya

5. Jakarta Utara : Apartemen Gold Coast

6. Kabupaten Kepulauan Seribu : Pulau Panggang, RW 03 dan RW 02.

Berikut Rincian Jumlah Wajib KTP yang Datanya Akan Diubah Berdasarkan Wilayah. 

- JAKARTA PUSAT

1.Jalan Tino Sidin: 264 Wajib KTP

2.Jalan Mahbub Djunaidi: 91 Wajib KTP

3.Jalan A. Hamid Arief: 1 Wajib KTP

4.Jalan H. Imam Sapi’ie: 180 Wajib KTP 

- JAKARTA BARAT

1.Jalan Guru Ma’mun: 1.032 Wajib KTP

2.Jalan Syeikh Junaid Al Batawi: 96 Wajib KTP 

- JAKARTA SELATAN 

1.Jalan KH. Guru Amin: 736 Wajib KTP 

2.Jalan HJ. Tutty Alawiyah: 120 Wajib KTP 

- JAKARTA TIMUR

1.Jalan Haji Darip: 359 Wajib KTP

2.Jalan Entong Gendut: 528 Wajib KTP

3.Jalan Mpok Nori: 451 Wajib KTP 

4.Jalan H. Bokir Bin Dji’un: 1.779 Wajib KTP 

- Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tidak ada wajib KTP yang terkena perubahan data kependudukan. Meski demikian, posko layanan tetap dibuka untuk melayani berbagai kebutuhan warga terkait data kependudukan.