News

Cegah Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja, Pemprov Jabar Bentuk TCC-19


Cegah Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja, Pemprov Jabar Bentuk TCC-19
Warga memakai masker saat berada di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (2/3/2020). Pemerintah mengumumkan ada dua warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi virus corona (Covid-19) dan sudah dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta. Menurut Badan Kesehatan Internasional (WHO), orang yang sehat tidak perlu mengenakan masker, kecuali tengah merawat pasien atau orang yang diduga terinfeksi Covid-19. Gunakan masker jika Anda batuk atau bersin. Penggunaan masker hanya (AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewaspadai potensi penyebaran wabah COVID-19 di tempat kerja sehingga untuk mencegahnya perlu dilakukan sosialisasi protokol kesehatan secara intens dengan membuat Tim Cegah COVID-19 (TCC-19).

"Kedisiplinan pimpinan perusahaan dan pekerja dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja amat krusial mencegah penularan COVID-19, terutama di industri-industri strategis yang diperbolehkan beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tingkat provinsi berlaku," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi di Bandung, Selasa (5/5/2020). 

Ade menyatakan selain disosialisasikan, TCC-19 yang terdiri dari Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan Jabar bertugas mendata dan memantau penerapan protokol kesehatan serta protokol pencegahan COVID-19 di perusahaan-perusahaan yang beroperasi.

"TCC-19 Wasnaker tetap melakukan pemantauan berkoordinasi dengan Disnaker kabupaten/kota untuk memastikan perusahaan dan pekerja mengikuti protokol kesehatan, juga pemberlakuan PSBB di Jabar," kata Ade.

Disnakertrans Jabar sudah mengeluarkan protokol pencegahan COVID-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan.

Dalam protokol tersebut, pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja serikat pekerja diminta ikut serta mengantisipasi penyebaran COVID-19 di perusahaannya, salah satunya dengan mengoptimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

Pimpinan perusahaan diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan, menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan perusahaan secara rutin, menginstruksikan kepada pekerja untuk cuci tangan, membatasi kontak fisik antara pekerja, menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang, dan mengecek suhu tubuh pekerja.

Supaya pemantauan dan pengawasan berjalan optimal, kata Ade, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan daftar perusahaan yang memiliki Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian.

"Disnakertrans Jabar belum mendapat tembusan perusahaan yang mendapat IOMKI. Untuk itu, kita berkoordinasi dengan Disindag agar dapat ditembuskan daftar perusahaan yang mendapat IOMKI agar dapat dipantau operasionalnya saat PSBB," tutupnya.[]

Sumber: ANTARA