News

Cegah Paham Radikalisme, Pemerintah Disarankan Rancang Kebijakan Pembauran Masyarakat

As'ad Said Ali mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pembauran untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mencegah radikalisme.


Cegah Paham Radikalisme, Pemerintah Disarankan Rancang Kebijakan Pembauran Masyarakat
Ilustrasi teroris. (AKURAT.CO/Lukman Hakim Naba)

AKURAT.CO Pengamat intelijen, As'ad Said Ali mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pembauran untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mencegah radikalisme.

Hal tersebut diungkapkan oleh Said saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk 'Tantangan, Radikalisme & Konsolidasi Demokrasi' yang diselenggarakan oleh Partai Perindo, Jakarta, Sealasa (23/11/2021).

Said mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa faktor serta kajian akademik untuk mulai merancang kebijakan pembauran masyarakat.

"Hal-hal semacam ini perlu dijadikan masukan bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan pembauran secara sengaja. Harus ada upaya untuk itu. Pembauran itu harus tercermin misalnya dalam lingkungan perumahan, perkantoran, lembaga pendidikan, partai, ormas, dan lain-lain," kata Said.

Ia juga menyebut perkawinan antar budaya seperti yang dilakukan pada zaman kerajaan juga dapat menjadi solusi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

"Beberapa pakar mengatakan bahkan perlu kebijakan pembauran itu diwujudkan dalam intercultural marriages. Kebijakan perkawinan antar budaya. Di masa lalu kan terjadi putri dari kerajaan meminang kerajaan lain agar tidak terjadi pergesekan, dan sebagainya," terang Said. 

Sebelumnya, Said menjelaskan, bangsa Indonesia memiliki sifat majemuk yang menyebabkan kekhasan dalam suatu kelompok masyarakat cenderung menimbulkan eksklusivitas. 

"Eksklusivitas itu faktornya banyak, misalnya faktor kedaerahan, etnisitas, warna kulit, agama, golongan, kecenderungan politik. Bahkan tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, kelas sosial itu juga menjadi faktor yang mendukung (terciptanya) eksklusivitas," terang mantan wakil ketua PBNU ini. 

Atas pertimbangan inilah, Said mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan secara sengaja, membentuk pergaulan yang inklusif. Karena, menurut Said, dengan cara tersebut masyarakat akan menyadari dan terbiasa dengan perbedaan-perbedaan sehingga tidak mudah terjadi pergesekan.