Cegah Krisis, Legislator Ingatkan Optimalisasi Program Ketahanan Pangan

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan nasional, terutama saat dinamika krisis pangan mengancam sejumlah negara.

Menurutnya, dunia saat ini masih dihantui krisis pangan akibat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dunia pun saat ini, tambahnya, sedang khawatir krisis pangan dapat memicu gerak inflasi, termasuk bagi Indonesia lantaran distribusi komoditas terhambat.

"Sebentar lagi kita akan masuk 2023 yang akan sangat menantang terutama persoalan ketahanan pangan. Menghadapi ancaman krisis pangan global maka memperkuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama," ucapnya melalui lansiran laman resmi DPR RI, Jumat (4/11/2022).

Lebih lanjut dirinya juga menyoroti realisasi serapan anggaran ketahanan pangan yang menurutnya belum optimal. Karena itu, rendahnya serapan anggaran ketahanan pangan jadi persoalan tersendiri yang perlu disikapi tegas oleh pemerintah.

"Saya heran juga realisasi anggaran ketahanan pangan masih rendah, baru mencapai 40,7 persen per 30 September 2022. Ini perlu ketegasan Pemerintah menggenjot belanja anggaran ketahanan pangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Muhaimin menilai penambahan anggaran ketahanan pangan hingga Rp95 triliun pada 2023 sebagai keputusan tepat dalam mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan.

Meski begitu, legislator dapil Jawa Timur VIII ini mengingatkan setiap pemangku kebijakan untuk lebih optimal memanfaatkan dana sebesar itu demi tercapainya program ketahanan pangan nasional.

"Satu sisi penambahan anggaran ketahanan pangan sampai Rp 95 triliun bagus, tapi di sisi yang lain komitmen pemerintah pusat maupun daerah harus seiring dengan semangat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan begitu saya optimis Indonesia kuat dan bebas dari ancaman krisis pangan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Gus Muhaimin mengingatkan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.