Ekonomi

Catat! OJK Bakal Kasih Sanksi Tegas bagi PUJK Pelanggar Aturan Perlindungan Konsumen

OJK akan memberikan beragam sanksi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar aturan perlindungan konsumen


Catat! OJK Bakal Kasih Sanksi Tegas bagi PUJK Pelanggar Aturan Perlindungan Konsumen
Ilustrasi OJK (Akurat.co/Ryan)

AKURAT.CO, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan beragam sanksi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar aturan perlindungan konsumen yang baru saja diterbitkan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022.

Menurut Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito bagi para PUJK yang melanggar aturan perlindungan konsumen OJK akan memberikan berbagai sanksi yang kompeherensif.

" Sanksinya sangat komprehensif. Ini bagaimana sanksi dari OJK sangat penting sehingga harus kredibel," ucapnya pada saat konferensi pers bersama media di Jakarta, Jumat (20/5/2022).

baca juga:

Adapun prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam aturan terbaru tersebut, yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, tambah Sarjito, bagi para PUJK yang melanggar akan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis yang bisa memperburuk citra PUJK maupun pemimpinnya.

" Tak hanya itu saja, kami juga dapat memberikan sanksi denda berupa uang yang dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15 miliar," tegasnya.

Kemudian sanksi lainnya, diberikan dalam bentuk larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

" Ini salah satu implikasi dari peringatan tertulis dimana jika seorang pemimpin LJK sudah pernah dikenai peringatan tertulis akan dipertimbangkan kembali atau bahkan dilarang menjadi pihak utama atau direksi utama," ucapnya.

Ia melanjutkan sanksi lainnya bagi PUJK yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen adalah pembatasan dan pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha.