News

Catat, Lima Provinsi Terbaik Tingkat Keterbukaan Informasinya, Jakarta Tidak Masuk

Aceh, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat dan Bengkulu didaulat dengan tingkat keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia.

Catat, Lima Provinsi Terbaik Tingkat Keterbukaan Informasinya, Jakarta Tidak Masuk
Dokumen: Workshop terkait revisi Keputusan Gubernur (Kepgub) Aceh nomor 065/802/2016, tentang informasi publik yang dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Aceh, oelh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), Senin (9/4). (AKURAT.CO/Ahmad Saifullah)

AKURAT.CO, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat dan Bengkulu didaulat dengan tingkat keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia.

Penanggung jawab Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn menjelaskan, KIP telah melaksanakan survei di 34 provinsi untuk mengukur IKIP yang menggambarkan disparitas. Baik antara pemerintah pusat dengan daerah ataupun antar daerah.

Selain itu mereka juga mengukur kesenjangan antara pulau Jawa dan luar Jawa, serta antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

baca juga:

"IKIP ini dapat menjadi bahan rekomendasi terkait arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan dan mengasistensi badan publik dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat dan daerah oleh komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi dan kabupaten/kota," katanya saat memberi sambutan pada acara launching tiga buku IKIP 2022 di Horison Ultima Bekasi, Kamis (22/9/2022). 

Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat ini juga menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan IKIP adalah menyediakan data dan gambaran keterbukaan informasi publik di Indonesia. 

Selain itu, menurutnya, IKIP juga memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, serta nasional dan memberikan laporan pencapaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sebagai bahan utama pemerintah untuk disampaikan dalam forum internasional.

Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa menyampaikan pentingnya transparansi dalam demokrasi.

"Negara harus transparan melalui partisipasi masyarakat karena hak atas informasi merupakan bagian hak asasi manusia. Kemenko Polhukam mendorong keterbukaan informasi melalui kunjungan ke sejumlah daerah untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang informatif," ungkapnya di tempat yang sama. 

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha menambahkan, IKIP ini akan sukses apabila dikawal oleh komitmen Kepala dan Pemerintah Daerah se-Indonesia. 

"Deklarasi Jogja merupakan kolaborasi Kemenkopolhukam dan KI Pusat yang memastikan Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung Keterbukaan Informasi Publik. Setelah ini hal terpenting adalah langkah pengawalan dari penandatanganan komitmen Deklarasi Jogja di 34 Provinsi," ungkapnya. 

Sementara dalam testimoninya, Gubernur NTB Zulkieflimsyah berharap daerah lain juga bisa menjadi terbaik nilai indeksnya.

Turut hadir dalam acara itu, Kadis Kominfo Jabar Ika Mardiah yang mewakili Gubernur Ridwan Kamil, Kadis Kominfo Bali Gede Pramana wakili Gubernur Bali Wayan Koster, Kadis Kominfo Aceh Marwan Yusuf wakili Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dan Kadis Kominfo Bengkulu Redhwan Arif wakili Gubernur Bengkulu.[]