News

Cari Tersangka, Jaksa Cecar Tiga Manajer PT DNK

PT DNK sendiri merupakan pemegang Hak Pengelolaan Filing Satelit Indonesia


Cari Tersangka, Jaksa Cecar Tiga Manajer PT DNK
Gedung Bundar Jampidsus. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung kebut penyidikan dugaan korupsi pengadaan proyek Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2015-2021. Tiga saksi diperiksa untuk mencari fakta guna ditetapkan tersangkanya.

Tiga saksi yang diperiksa dari PT Dini Nusa Kusuma (DNK). PT DNK sendiri merupakan pemegang Hak Pengelolaan Filing Satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu.

"Tim Jaksa mulai melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 sampai dengan 2021," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan di Jakarta, Senin (17/1/2022) malam.

baca juga:

Saksi-saksi yang diperiksa yakni PY selaku Senior Account Manager PT Dini Nusa Kusuma. Kemudian, saksi RACS selaku Promotion Manager PT Dini Nusa Kusuma dan AK selaku General Manager PT. Dini Nusa Kusuma.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 sampai dengan 2021," kata Leo.

Kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat Garuda jenis ATR 72-600 ini sendiri akan dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Pekan depan tim jaksa pidana khusus Kejaksaan Agung akan menggelar perkara.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Febrie Adriansyah meminta Direktur Penyidikan (Dirdik) untuk melakukan ekspose besar menaikkan statusnya ke penyidikan terkait dugaan korupsi penyewaan pesawat jenis ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia. Ekspose tersebut direncanakan akan digelar pekan depan, karena menjadi atensi Jaksa Agung dan Jampidsus.

"Itu minggu depan ke ekspose besar khusus Garuda," kata Febrie dikonfirmasi, Minggu (16/1/2022).

Febrie mengatakan, gelar perkara tersebut untuk membahas status perkara, apakah langsung dinaikan ke penyidikan atau perlu mencari alat bukti atau barang bukti yang lain.

"Yang jelas usulan naik penyidikan, cuman kan kita bahas dulu. Kita lihat nanti, apa alat bukti sudah cukup, apa masih perlu pendalaman," ucap Febrie.

Tim jaksa penyidik Pidsus Kejagung menduga ada mark up dalam penyewaan pesawat yang dilakukan PT Garuda Indonesia Tbk sejak 2013 hingga sampai saat ini. Hal itu terungkap, setelah Direktur Penyidikan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-25/F.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021 untuk mencari pelanggaran hukum.

"Dalam pengelolaan keuangan PT Garuda Indonesia ada mark up penyewaan pesawat Garuda Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan waktu perjanjian tahun 2013 sampai dengan saat ini dan manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Selasa (11/1/2022). []