News

Cari Keadilan, Korban Mafia Tanah di Bogor Bakal Mengadu ke Presiden hingga Kapolri

Anak yatim dan dhuafa yang selama ini tinggal di Fajar Hidayah terancam kehilangan tempat berteduh


Cari Keadilan, Korban Mafia Tanah di Bogor Bakal Mengadu ke Presiden hingga Kapolri
Ilustrasi (AKURAT.CO/Luqman Hakim Naba)

AKURAT.CO - Dugaan mafia tanah di balik penyitaan sekolah Fajar Hidayah, Kabupaten Bogor, kian menguat. Muncul perlawanan dari pengurus yayasan dan santri. Akibat lahan dan bangunan sekolah dieksekusi, anak yatim dan dhuafa yang selama ini tinggal di sana terancam kehilangan tempat berteduh.

Direktur Yayasan Fajar Hidayah Nusa Rangkuti mengungkapkan, pihaknya mencium banyak kejanggalan atas eksekusi tersebut.

"Ini diduga kuat ada yang tidak beres. Bagaimana bisa aset yang tidak pernah dijaminkan sama sekali tiba-tiba diambil paksa," ungkap Nusa Rangkuti dalam keterangannya yang diterima AKURAT.CO di Jakarta, Kamis (2/12/2021).

baca juga:

Nusa Rangkuti menduga, ada permainan tidak sehat yang dilakukan oknum maupun kelompok tertentu. Dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengambil langkah demi mencari keadilan.

Saat ini pihak yayasan sedang melakukan audiensi dengan Mabes Polri serta para pakar terkait kejanggalan hingga berujung eksekusi bangunan sekolah Fajar Al-Hidayah.

"Upaya ini semata kami lakukan untuk membongkar pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan melawan dan atau mengakali hukum. Kami segera membuat laporan ke polisi, juga akan mengadu ke lembaga-lembaga terkait, termasuk Kapolri, DPR hingga Presiden Jokowi," ungkapnya.

Nusa optimistis, upaya-upaya yang akan dilakukannya bakal menjadi 'pelajaran' bagi oknum-oknum yang diduga menyalahi prosedur.

Terlebih, saat ini, masalah mafia tanah sedang menjadi sorotan presiden, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia berharap tidak ada lagi praktik-praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. 

"Ini menjadi pintu bagi kita untuk membuka tabir siapa saja yang terlibat," katanya.

Nusa mengaku banyak kejanggalan hingga munculnya keputusan dari Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengeksekusi dua bangunan sekolah itu. Pihaknya memiliki bukti-bukti kuat. 

"Nanti akan kami lampirkan dalam pelaporan ke pihak kepolisian, lembaga terkait dan presiden," ungkapnya.

Sementara itu, Pemilik sekaligus Ketua Yayasan Fajar Hidayah Bogor, Mirdas Eka Yora, menjelaskan, sengketa lahan dan bangunan itu berawal pada tahun 2000-an

Saat itu, sekolah Fajar Hidayah mulai membangun,  datanglah seorang pekerja bangunan bernama Abdul Syukur yang meminta pekerjaan sebagai tukang. Setelah diterima dan pekerjaannya baik, Syukur akhirnya ‘naik pangkat’. menjadi mandor, kemudian sub-kontraktor dan kemudian menjadi kontraktor.

Pada tahun 2006, Yayasan Fajar Hidayah membangun sebuah masjid di Kota Deltamas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan Abdul Syukur sebagai pemborong. Namun, masjid yang baru dibangun tersebut roboh total, yang disinyalir dibangun tidak sesuai dengan standar atau ada malpraktik saat membangun. 

Hancurnya masjid tersebut belum dituntut oleh Fajar Hidayah, namun malah didatangi oleh debt collector dari supplier baja.

"Setelah diusut, ternyata Abdul Syukur sebagai pemborong belum membayar bahan bangunan yang diambilnya. Padahal, pihak Yayasan Fajar Hidayah sudah membayar lunas proyek senilai Rp1.731.228.963 itu kepada Abdul Syukur, yang kebetulan saat itu lagi mencalonkan diri sebagai Kades di Babakan Madang dan kalah,” terang Mirdas.

Menurut Mirdas, pihak suplier akhirnya melaporkan Syukur ke Polisi dan berujung pada penahanannya. Abdul Syukur akhirnya ditahan. Namun, setelah keluar dari penjara, Abdul Syukur malah mendatangi Fajar Hidayah dengan membawa supplier dan menuding Fajar Hidayah masih menunggak utang senilai Rp2,3 miliar.

Tak terima dengan tuduhan tersebut, Fajar Hidayah membawa perkara tersebut ke Polres dan dilakukan audit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Polres setempat.

Dari hasil audit keseluruhan proyek yang pernah dikerjakan Abdul Syukur, terbukti Fajar Hidayah telah membayar Rp3,7 miliar, yang bukan hanya lunas, bahkan spembayaran justru lebih hingga Rp 300 juta.  

Kemudian secara diam-diam, Abdul Syukur tetap memperkarakannya dengan tuduhan pihak Fajar Hidayah belum melakukan pembayaran. Lalu medio tahun 2017, Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan surat yang ditujukan pada Fajar Hidayah, namun dikirimkan ke kelurahan. Pihak Fajar Hidayah tidak mengetahui perihal surat pemanggilan yang sudah dikirim sebanyak empat kali.

Akibatnya, perkara tersebut disidangkan, diputuskan dan langsung inkracht tanpa sepengetahuan dan kehadiran pihak Fajar hidayah. 

Sementara pada saat yang bersamaan, Fajar Hidayah masih melakukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek yang masih diperiksa di Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, Pengadilan Negeri Cibinong telah melanggar hak-hak hukum Fajar Hidayah dalam melakukan upaya hukum perlawanan atas putusan verstek.

Sedangkan Iman Hanafi, Juru Sita dari Pengadilan Negeri Cibinong, mengatakan eksekusi dilakukan berdasarkan keputusan PN Cibinong  Nomor Perkara  151/Pdt.G/2017.PN Cbi, yang dikeluarkan pada Rabu, 27 September 2017.

"Berdasarkan keputusan ini maka telah dikeluarkan penetapan No. 36/Pen.Pdt/Lelang.Eks/2017/PN.Cbi. Jo. No. 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 16 Januari 2020," ujarnya.

Penetapan ini memerintahkan bahwa rumah yang beralamat di kota Wisata Amsterdam I 11 No. 31,32,33, Kel Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor disita dan dilelang di muka umum.[]