News

Cara Moeldoko Tangani Konflik Agraria Bikin IBSW Takjub

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam konflik-konflik agraria.


Cara Moeldoko Tangani Konflik Agraria Bikin IBSW Takjub
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam konflik-konflik agraria.

Menyoroti itu, Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika menilai cara yang digunakan Moeldoko  tidak hanya akan mempercepat penyelesaian konflik agraria yang terus bertambah dari tahun ke tahun, melainkan juga merupakan cara penyelesaian baru konflik agraria yang lebih holistic dan terpadu. 

Menurut Nova, konflik agraria merupakan salah satu persoalan krusial di masyarakat yang meski selalu dilakukan penyelesaian oleh pemerintah. Mengutip catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menurut Nova pada 2017 saja setiap hari terjadi dua konflik agraria, atau sekitar 659 konflik dalam setahun. Angka itu meningkat hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 2016, dengan cakupan lahan seluas 520 ribu hektare dan melibatkan 652 ribu kepala keluarga.

Dengan perhatian besar pemerintah yang terus melakukan segala upaya, termasuk membagi-bagikan tanah beserta sertifikat lahannya, angka tersebut pada tahun 2020 lalu menurun  menjadi 241 kasus dengan korban 135 ribu kepala keluarga. 

“Artinya, kasus-kasus konflik agraria memang besar dan krusial menimbulkan gesekan di masyarakat,” kata Nova dalam keterangan resminya, Minggu (20/6/2021).

Nova sepakat dan mendukung keyakinan dan tekad Presiden Jokowi pada momentum Hari Tani 24 September 2018 untuk mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria. Pada saat itu, Presiden tidak hanya membagikan 17 ribu sertifikat tanah kepada warga Tangerang dan Bogor, tetapi juga menyatakan target untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik-konflik agraria dan menerbitkan jutaan sertifikat lahan untuk dibagikan kepada masyaralat secara cuma-cuma.

"Saya hitung kalau setahun hanya 500 ribu sertifikat, sementara masih kurang 80 juta, berarti bapak-ibu harus menunggu 160 tahun. Nunggu 160 tahun sanggup nggak? Menunggu 160 tahun, sengketa akan semakin banyak," ujar Jokowi saat itu.

Dengan besarnya jumlah kasus konflik agrarian setiap tahun, menurut Nova, langkah yang dilakukan KSP Moeldoko jelas sebuah terobosan baru yang efektif.

Pelibatan keempat CSO yang telah banyak terlibat dalam mediasi konflik-konflik agraria, yakni Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Gema Perhutanan Sosial (GEMA PS), kata Nova, memungkinkan penanganan yang lebih holistic, dibandingkan cara-cara sebelumnya yang cenderung lebih yuridis-normatif. 

“Artinya, pemerintah melalui KSP Moeldoko telah membuka diri untuk memungkinkan penyelesaian yang lebih integrative, yang memungkinkan tertutupnya peluang timbulnya kasus-kasus baru, baik di lahan yang sama atau pun di tempat lain,” kata Nova.    

Nova mencatat, KSP Moeldoko memang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kasus-kasus agraria. Beberapa waktu lalu KSP Moeldoko mengakui bahwa reforma agraria bukan hanya pengesahan sertifikat tanah, tapi juga mendistribusikan lahan kepada masyarakat.

Di saat yang sama Moeldoko mengatakan bahwa peraturan presiden tentang reforma agraria yang diteken Jokowi itu akan menjadi dasar hukum pemberian lahan untuk rakyat. Bukan cuma sertifikasi lahan, tapi Moeldoko menyatakan pemerintah juga bertekad membagi lahan tak tergarap untuk komunitas lokal. 

"Pemerintah sadar ada tantangan dalam menata pertanahan nasional secara cepat dan juga tepat," kata Moeldoko saat itu. 

Sebagaimana ramai diberitakan media massa, dalam rapat koordinasi Tim Bersama Reforma Agraria, KSP Moeldoko menyatakan pemerintah akan menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria prioritas pada tahun ini.

“Saya sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Panglima TNI dan Kapolri agar menjaga kondusivitas lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pada 2021 agar tidak terjadi kriminalisasi warga. Kita sudah membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama. Silakan momentum ini dimaksimalkan untuk percepatan," ucap Moeldoko.[]