News

Cara Firli Singkirkan Novel Baswedan Cs Disorot, Lembaga Lain Diminta Ikut Tanda Tangan

Pelibatan sejumlah lembaga itu dinilai tak patut.


Cara Firli Singkirkan Novel Baswedan Cs Disorot, Lembaga Lain Diminta Ikut Tanda Tangan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III di kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri disebut menyeret lembaga lain untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pelibatan sejumlah lembaga itu dinilai tak patut.

Berdasar Berita Acara tertanggal 25 Mei 2021 yang beredar, di dalamnya ada pimpinan empat lembaga: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ikut menandatanganinya. 

“Sangat mengherankan, untuk memberhentikan pegawai saja, Ketua KPK merasa perlu mendapat dukungan dari berbagai lembaga, padahal lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang memberhentikan pegawai KPK,” kata Perwakilan 75 pegawai KPK Hotman Tambunan dalam keterangannya, Senin (21/6/2021).

Ketua KPK Firli Bahuri juga menyeret Dewan Pengawas dalam keputusan pemberhentian pegawai.  Namun para pegawai telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas telah menyatakan tidak ikut serta dalam menyetujui Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 karena hal tersebut merupakan kewenangan Pimpinan bukan tugas Dewas sebagaimana Pasal 37B ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hotman dan sejumlah pegawai kini mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada pimpinan KPK, Menpan RB, Menkumham, Kepala BKN, Kepala LAN, dan Kepala KASN. 

“Kami merasa ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pejabat negara, tidak ada aturan yang memberi kewenangan kepada mereka untuk ikut memutuskan pengangkatan dan pemecatan pegawai KPK. Perbuatan seperti ini adalah kategori kesewenang-wenangan yang sangat dilarang sebagaimana pasal 17 dan 80 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” kata Hotman.

Dalam surat keberatan itu pula, pegawai KPK meminta agar pimpinan KPK, Menpan RB, Menkumham, Kepala BKN, Ketua LAN, Ketua KASN, segera mencabut atau membatalkan keputusan dimaksud. Atau mengklarifikasi peran keikutsertaanya yang memutuskan untuk melakukan perampasan hak 75 pegawai tanpa landasan hukum yang sah.

"Juga mencabut stigmanisasi kepada 75 pegawai yang disebut tidak setia dan tidak taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah,” kata Hotman.

Sebelumnya, Public Virtue Research Institute (PVRI) meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Pemberhentian pegawai KPK merupakan gejala regresi demokrasi yang menumpulkan institusi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan tersebut," kata Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) Anita Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/6/2021). Tak hanya membatalkan pemberhentian 51 pegawai KPK, PVRI juga mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar membuka dokumen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dijadikan dalih menyingkirkan 51 pegawai KPK. []