Denny Iswanto

Redaktur Ekonomi di Akurat.co
Ekonomi

Candu Uang Elektronik dan Ancaman yang Mengintai

Candu Uang Elektronik dan Ancaman yang Mengintai
Petugas melakukan pengisian data pada (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

AKURAT.CO Banyak diskon dan praktis itulah ucapan pertama yang muncul dari Heru dan Fajar, yang mewakili generasi milenial, ketika penulis mengobrol santai soal uang elektronik sebagai sistem pembayaran. Gaya hidup tanpa uang tunai atau dalam bahasa kerennya Cashless Society agaknya sudah lekat dengan mereka berdua di kehidupan sehari-hari. Heru dan Fajar memanfaatkan uang elektronik untuk memesan ojek daring, membayar tiket kereta, hingga membeli makanan hampir setiap harinya.

Karena sudah mengandalkan uang non tunai, Heru dan Fajar pun mengaku tidak pernah membawa uang tunai berlebih di dompetnya. Bahkan Heru pernah bercerita jikalau dia pernah merasa sangat malu lantaran uang tunainya tidak cukup untuk membayar seporsi Nasi Padang seharga Rp15.000, karena uang di dompetnya hanya Rp14.000. Dia tidak kepikiran untuk mempersiapkan uang di dompet karena menurutnya semua kebutuhan dia terlengkapi oleh uang elektronik. Alhasil mau tidak mau dia hanya bisa menyerahkan semua uangnya di dompet sejumlah Rp14.000 untuk seporsi Nasi Padang sembari berharap penjual nasi mengikhlaskan kekurangan bayarnya.

Inilah secuil cerita dari Heru dan Fajar yang bisa sedikit banyak menggambarkan euforia Milenial pada sistem pembayaran non tunai yang sudah sangat berkembang di Indonesia. Apalagi gerakan nontunai pada era saat ini memang tidak bisa dijauhkan dengan para milenial. Sebagai generasi yang melek dengan teknologi dan internet, ditambah dengan budaya mereka yang selalu menginginkan kepraktisan dan kemudahan, sistem pembayaran nontunai ini sangat cocok. Pasalnya semua bisa dilakukan dalam satu genggaman, smartphone.

baca juga:

Melihat karakteristik milenial inilah para pelaku usaha, baik penyedia uang elektronik berbasis kartu maupun yang berbasis server dalam smartphone, menilai sistem pembayaran digital di Indonesia akan cerah. Dengan pangsa pasar yang besar karena Indonesia juga akan mendapatkan bonus demografi, para penyedia uang elektronik ini semakin berlomba-lomba untuk menjadi layanan pembayaran yang terdepan.

Misal, PT Visionet Internasional selaku anak usaha dari Lippo Group. Penyedia jasa uang elektronik OVO Cash ini memiliki gimmick unik dalam memasarkan uang elektroniknya kepada masyarakat. Dia memberikan harga promo 1 rupiah untuk 1 kali perjalanan pada aplikasi Grab. OVO juga memakai strategi yang sama di tempat lain, yakni 1 rupiah untuk parkir seharian, dan 1 rupiah untuk pembelian minyak goreng. Belum lagi untuk diskon pembelian makanan dan membayarnya dengan uang elektronik, OVO memberikan diskon atau cashback hingga 30 persen.

GoPay, uang elektronik dari PT Dompet Anak Bangsa sebagai pesaing OVO juga tidak ketinggalan memasarkan uang elektroniknya. Cara yang ditempuh di antaranya melalui diskon-diskon yang menarik, mulai dari diskon tarif perjalanan jika menggunakan GoRide atau GoCar, cashback sampai 20 persen dalam memesan makanan melalui GoFood apabila membayarnya dengan GoPay, dan potongan-potongan harga lainnya.

Yang terbaru adalah dompet digital, DANA, dari PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek), yang berani memberikan diskon hingga 50 persen jika menggunakan pembayaran menggunakan uang elektronik yang dia sediakan pada pembelian makanan hingga barang-barang kebutuhan rumah tangga. Pemain baru, LinkAja milik perbankan BUMN juga turut menyemarakkan euforia dalam sistem pembayaran uang elektronik ini. Aplikasi ini juga memberikan diskon yang besar dalam pembelian makanan maupun barang jika bertransaksi pembayaran dengan LinkAja.

Semua kondisi ini akhirnya membuat masyarakat, khususnya Milenial semakin kecanduan dalam menggunakan uang elektronik dalam setiap aktivitas keuangannya.

Respon Bank Indonesia dalam Memfasilitasi Meledaknya Uang Elektronik

E-money atau Uang Elektronik ternyata sudah disebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) yang kini sudah diperbarui menjadi PBI Nomor: 18/ 17/PBI/2016. E-money diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. 

Menurut aturan Bank Indonesia, E-money bukan hanya sebagai pengganti uang tunai fisik dalam bentuk koin dan uang kertas dengan uang elektronik yang setara, namun juga sebagai sebuah sistem yang memungkinkan seseorang untuk membayar barang atau jasa dengan mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lain. 

Data yang dihimpun dari Bank Indonesia, penggunaan uang elektronik yang berbasis chip dan server dalam setahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa. Hingga Juli 2019, rata-rata transaksi uang elektronik sudah menembus angka Rp400 miliar hingga Rp450 miliar per hari. Transaksi uang elektronik tetap tumbuh tinggi mencapai 261,2 persen year on year. Capaian ini mengindikasikan preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang digital yang terus menguat dan tendensi integrasi Uang Elektronik dalam ekosistem digital yang meluas.

Sebagai perbandingan, di tahun 2016 transaksinya rata-rata masih di bawah Rp 50 miliar per hari, kemudian mulai merangkak naik hingga di atas Rp 100 miliar per hari pada akhir 2017. Sementara itu dari sisi pembayaran tunai, data BI menunjukkan posisi uang yang diedarkan (UYD) mencapai Rp 720,2 triliun pada akhir Agustus 2019 atau tumbuh 4,5 persen (YoY). 

Sehingga pada 1 September 2019, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kebijakan untuk uang elektronik dengan memperkuat koordinasi lintas otoritas untuk mengoptimalkan penyaluran dan penyerapan bansos nontunai, integrasi moda transportasi, elektronifikasi pedagang di pasar tradisional, dan transaksi keuangan pemda.

Ancaman Tersembunyi Uang Elektronik

Kendati pembayaran digital menawarkan kepraktisan, kemudahan dan banyak sekali keuntungan, ternyata ada efek negatif yang bisa muncul. Salah satunya adalah pemborosan, karena uang elektronik membuat orang menjadi kurang peka dalam mengatur pengeluaran. Hal ini berdasarkan atas penelitian Profesor dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Drazen Prelec, yang menyatakan bahwa kartu kredit atau pembayaran nontunai lainnya berbahaya. Lantaran berpotensi membuat konsumen tidak lagi merasakan rasa ‘kehilangan’ atau ‘sakit’ saat membayar. 

Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan milenial dalam mengelola keuangan. Menurut riset PwC pada 2014, dari 5.500 responden berusia 23-35 tahun, hanya 24 persen yang memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan secara memadai. Selebihnya belum mengetahui bagaimana mengatur keuangannya. 

Ancaman lainnya adalah dari sifat uang elektronik itu sendiri yang tidak bisa diblokir, maka bentuk uang ini sama halnya dengan uang tunai. Jika e-money ini hilang maka hilanglah pula sejumlah nominal saldo kita yang ada di dalamnya, layaknya kehilangan dompet. Fajar (kembali ke perbincangan santai soal e-money) pernah bercerita bahwa dia pernah mengisi uang elektronik sebesar Rp500.000 tapi karena ada oknum yang nakal maka saldo uang elektroniknya berubah menjadi Rp50.000 saja. Uangnya diduga telah disedot oknum, saat bertransaksi di tol. Jadi alangkah baiknya tidak mengisi saldo terlalu banyak di dalam e-money. 

Memang dalam hal saldo ini Bank Indonesia juga telah mengatur pengisian saldo uang elektronik maksimal Rp2 juta untuk yang unregistered, yakni tanpa ada identitas diri pemilik uang dan Rp10 juta untuk yang registered dengan artian uang elektronik tersebut juga akan ada data identitas pemiliknya. Sehingga bila terjadi kehilangan uang elektronik atau gangguan sistem maka uang elektronik registered bisa di kembalikan ke pemiliknya.

Penggunaan uang elektronik memang membutuhkan pengamanan sistem yang lebih tinggi. Penerapan e-money menuntut penyedia produk harus membangun infrastruktur keamanan yang canggih dan memperbaharuinya terus menerus. E-money merupakan produk jaringan dalam Internet. Dengan demikian infrastruktur hardware dan software memegang peran penting dalam kelancaran transaksi. Interupsi terhadap sistem akan mengakibatkan masalah luas pada e-money. 

Butuh Gerak Cepat Otoritas

Penerapan e-money secara luas akan berdampak ketergantungan dunia bisnis dengan sistem pembayaran elektronik. Faktor keamanan sistem juga menjadi masalah penting dalam transaksi digital. Legalitas kebijakan pemerintah juga perlu disiapkan untuk mengatur berbagai macam bentuk e-money yang akan muncul di masa yang akan datang. Semuanya ini perlu disiapkan sejak awal untuk mencegah kegagalan sistem. 

Pasalnya secara teoritis, penurunan permintaan uang tunai akan menyebabkan penurunan tingkat suku bunga di pasar uang karena masyarakat akan memilih menggunakan alat pembayaran non tunai yang dibarengi dengan menyimpan uang di bank yang bersangkutan (Mankiw, 2009). Hal ini membuat biaya pinjaman lebih kompetitif, sehingga meningkatkan investasi perusahaan dan meningkatkan Output riil nasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan e-money akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. []