News

Cak Imin Singgung Sri Mulyani Soal Anggaran Pemilu 2024 yang Macet

"Jadi dengan anggaran lancar, semua proses pemilu, pendaftaran ,pengesahan, insyaallah lancar-lancar, "


Cak Imin Singgung Sri Mulyani Soal Anggaran Pemilu 2024 yang Macet
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berniat memasuki Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (8/8/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk memperlancar anggaran KPU bagi kebutuhan Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan di sela-sela pidatonya di dalam Kantor KPU, Menteng, Jakarta, pada Senin (8/8/2022). 

"Ada yang lupa, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Fraksi PKB akan berjuang terus supaya Menteri Keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU," kata Cak Imin. 

baca juga:

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra itu berharap dengan lancarnya anggaran yang dikeluarkan maka seluruh prosesi jalannya mulai dari pendaftaran hingga pencoblosan tidak ada hambatan. 

"Jadi dengan anggaran lancar, semua proses pemilu, pendaftaran, pengesahan, Insyaallah lancar-lancar.  Moga-moga semua tidak ada hambatan," papar dia. 

Sebelumnya, KPU mengungkapkan ada beberapa pos anggaran yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam rangka bentuk dukungan untuk penyelenggaran tahapan Pemilu 2024.

Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU Yulianto Sudrajat mengatakan, pos anggaran pertama adalah terkait sarana dan pra untuk kantor KPU yang ada di kabupaten/kota. Padahal, menurut dia, kantor KPU di 514 kabupaten/kota tersebut sudah sangat membutuhkan perbaikan.

"Nah memang beberapa pos yang belum disetujui oleh Kemenkeu. Diketahui bersama, KPU mengajukan beberapa anggaran terkait dukungan sarana dan pra-sarana terkait renovasi dan rehabilitasi kantor KPU seluruh Indonesia, ada 514 KPU kabupaten/kota yang saat ini beberapa Provinsi, kabupaten/kota sangat butuh perbaikan untuk dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaran Pemilu 2024. Sementara belum disetujui," ucapnya.

Kemudian pos anggaran kedua yang belum disetujui pemerintah, kata Yulianto, adalah terkait dukungan teknologi informasi (IT).

"Juga termasuk di dalamnya dukungan teknologi informasi. Tidak semuanya disetujui. Itu bagian dukungan untuk khususnya tahapan (Pemilu 2024)," jelas dia.[]