News

Cak Imin: Pemerintah Perlu Segera Sosialisasikan UU IKN 

Pemerintah perlu juga memberikan sosialisasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai mekanisme dan skema pemindahan ASN ke IKN.


Cak Imin: Pemerintah Perlu Segera Sosialisasikan UU IKN 
Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat mendengarkan mengenai penyelenggaraan Beladiri nasional dan internasional di ruang Kerja Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Kedatangan FBPro Indonesia meminta Cak Imin untuk membantu mengembangkan dan memajukan olah raga bela diri, khususnya cabang pencak silat pasca capaian Asian Games 18 lalu. Agar Pencak Silat dan beladiri lainnya bisa menjadi industri tontonan dan hiburan, b (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), meminta pemerintah untuk segela sosialisasikan UU IKN setelah diundangkan dengan membentuk tim sosialisasi yang memberikan penjelasan kepada publik. 

"Pemerintah perlu juga memberikan sosialisasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai mekanisme dan skema pemindahan ASN ke IKN yang akan dilakukan secara bertahap," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Sabtu (22/1/2022). 

Langkah tersebut menurut Cak Imin perlu dilakukan supaya ASN yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur tersebut dapat mempersiapkan diri karena jumlahnya yang akan dipindahkan diperkirakan 116.157 ASN Pusat dan 2.356 pejabat struktural. 

baca juga:

Ia juga meminta pemerintah untuk segera menyiapkan aturan turunan dari UU IKN, agar UU tersebut dapat segera diimplementasikan dan sebagai payung hukum pemindahan dan pembangunan infrastruktur ibukota negara di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Cak Imin menilai, sebelum memulai pembangunan IKN, pemerintah perlu membuat Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan juga kajian sosiologis terhadap warga lokal atau masyarakat adat maupun terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan dan nantinya akan menjadi aparatur pemerintahan di IKN baru. 

"Ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial serta menimbulkan masalah baru di kemudian hari," ujarnya. 

Menurut dia, dalam hal pembangunan, pemerintah juga harus melakukan perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan dana pembangunan IKN. 

Selain itu dia menilai perlu juga disusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dalam proyek pembangunan IKN. 

"Hal itu agar tidak membebani keuangan negara, dan mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan IKN melalui investasi dari dalam maupun luar negeri, serta menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari," katanya.