News

Cak Imin: Harus Kita Tolak, PPN Jasa Pendidikan Tidak Sesuai UUD 1945

Cak Imin menilai, rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.


Cak Imin: Harus Kita Tolak, PPN Jasa Pendidikan Tidak Sesuai UUD 1945
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sembako dan jasa pendidikan bertolakbelakang dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 100 persen ditanggung pemerintah (DTP). 

Muhaimin meminta pemerintah membatalkan rencana pajak sembako dan pendidikan, serta memberikan penjelasan terang benderang kepada publik terkait rencana kebijakan tersebut. 

”Pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengkaji kembali dampak penerapan insentif PPnBM pada perekonomian dan melakukan perbandingan dengan rencana pengenaan tarif PPN pada sembako, pajak pendidikan, guna dapat mengambil keputusan yang memiliki dampak lebih besar pada perkonomian Indonesia, khususnya kesejahteraan rakyat kecil,” kata Cak Imin melalui keterangan resminya, Selasa (15/6/2021).

Selain itu, Cak Imin menilai, rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia meyebut, dialenia ke-4 bahwa tujuan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

”Nah, kalau pendidikan dikenai pajak tentu ini akan sangat memberatkan pemerintah dan tidak sesuai dengan tujuan dasar bernegara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu ini harus kita tolak, termasuk juga pajak sembako kita tolak karena ini akan memberatkan masyarakat,” ujarnya.  

Menurut Cak Imin, wacana pajak pendidikan juga menjadi tidak relevan dengan amanat Reformasi, di mana porsi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen.

Setidaknya, lanjut Cak Imin, itu dinyatakan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3). Hal itu tentu dimaksudkan utamanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. 

”Kok ini malah mau dikenai pajak, ya kan jelas tidak sesuai,” tegas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.[]