News

Cabut Status Darurat di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19, Pemerintah Malaysia Dihujani Kritikan Pedas

Pertanyaan hingga kritikan pedas langsung mengalir untuk pemerintah Malaysia yang telah mencabut peraturan darurat meski kasus COVID-19 terus melonjak. 


Cabut Status Darurat di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19, Pemerintah Malaysia Dihujani Kritikan Pedas
Seiring dengan penyebaran varian Delta di Asia Tenggara, situasi COVID-19 di Malaysia memburuk secara dramatis sejak Juli 2021 (Lim Huey Teng via ABC News)

AKURAT.CO, Pertanyaan hingga kritikan pedas langsung mengalir untuk pemerintahan Malaysia yang telah mencabut peraturan darurat meski kasus COVID-19 terus melonjak. 

Sebagaimana diwartakan BBC, Malaysia telah membukukan lebih dari 1 juta kasus dan 8 ribu kematian COVID-19. Namun, para ahli memperingatkan bahwa jumlah kasus sebenarnya jauh lebih tinggi karena tingkat pengujian Malaysia yang rendah.

Negeri Jiran itu pun saat ini berada dalam keadaan darurat dengan banyak rumah sakit penuh sesak dan kewalahan. Gambar terbaru yang beredar bahkan menunjukkan bagaimana para pasien sampai duduk di kursi sambil berbagi tabung oksigen. Sejumlah rumah sakit di sana juga dilaporkan sampai menolak pasien. 

Namun, situasi mengkhawatirkan Malaysia itu akhirnya diikuti dengan kebijakan pencabutan status darurat COVID-19. Diketahui, pada Senin (2/7), Menteri Kesehatan Adham Baba mengumumkan bahwa status keadaan darurat COVID-19 yang sudah diterapkan selama berbulan-bulan tidak akan diperpanjang, dan karenanya akan berakhir pada 1 Agustus mendatang.

Dimumkan pula bahwa enam peraturan darurat yang diperkenalkan mulai 12 Januari, telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah pada 21 Juli. Itu setelah rapat Kabinet pada hari yang sama.

Baca Juga: Malaysia Akan Setop Vaksinasi Gunakan Sinovac, Berpaling ke Pfizer

Menanggapi keputusan itulah, kemarahan mulai mencuat dari kalangan oposisi pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Para pemimpin oposisi bahkan mengaku tidak diberi tahu tentang pembatalan aturan yang mulai diputuskan pekan lalu. 

Mereka menuntut penjelasan termasuk dampak pencabutan status darurat terhadap masyarakat luas. Oposisi juga mencatat bahwa kekuasaan pencabutan berada di tangan Raja Malaysia.

"Kenapa kami tidak diberi tahu? Keputusan siapa itu?

"Ini masalah yang sangat penting, dan saya minta ini dijawab, karena apa yang kita miliki hari ini, dan untuk dua, tiga hari ke depan adalah penjelasan tentang tata cara yang dibuat melalui Proklamasi Darurat, yang seolah-olah telah dicabut dan dibatalkan," kata wakil ketua Partai Aksi Demokratik Gobind Singh Deo selama rapat sesi parlemen pada Selasa (27/7) waktu setempat.