Ekonomi

Buruh Senang, MK Revisi UU Cipta Kerja!

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan Putusan  bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil


Buruh Senang, MK Revisi UU Cipta Kerja!
Putusan MK Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil (AKURAT. CO)

AKURAT.CO Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan Putusan  bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. 

menanggapi hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengapresiasi dengan putusan MK tersebut.

Ia mengatakan putusan MK tersebut membuktikan bahwa UU Cipta Kerja telah cacat secara prosedural. Untuk itu, putusan MK secara otmotais aturan mengenai ketenagakerjaan harus menggunakan Undang-Undang pekerja yang lama masih berlaku.

"MK telah memutuskan telah terjadi cacat prosedural, cacat formil, diminta isi kekosongan hukum adalah hukum lama yang berlaku," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (25/11/21).

Dalam waktu revisi yang diberikan MK selama 2 tahun kepada pemerintah dan DPR RI, Said Iqbal meminta buruh harus dilibatkan sebagai bentuk partisipasi publik.

" Perlu melibatkan partisipasi publik termasuk buruh dalam pembahasan 2 tahun ke depan paling lama tentang omnibus UU ciptaker tersebut. Kami akan ikuti selama nggak bertentangan dengan UU dan enggak kurangi hak-hak dasar kaum buruh," katanya.

Seperti diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja tak mempengaruhi dunia usaha terkait substansinya.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai putusan tersebut hanya untuk merevisi hukum formilnya, sehingga tidak membatalkan substansi materinya.

" Memang, ada klausul amar putusan yang menyatakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan diminta untuk ditunda dulu sambal ditunggu revisinya. Tetapi yang sudah keluar, itu tetap berjalan, termasuk terkait upah minimum yang sudah tercantum di PP nomor 36,” tutur Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/11/2021).