Ekonomi

Buruh: SE Menaker Beri Peluang Besar Pengusaha Mengemplang Bayar THR 2021

OPSI menilai SE terkait dengan perusahaan terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR 2021 sesuai waktu yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian.


Buruh: SE Menaker Beri Peluang Besar Pengusaha Mengemplang Bayar THR 2021
Sejumlah massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (12/4/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR di tahun 2021 untuk memastikan para pengusaha membayar THR menjelang Hari Raya Idulfitri.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai SE tersebut, khususnya yang terkait dengan perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR 2021 sesuai waktu yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian.

Ia menilai SE tersebut memuat klausa yang membingungkan terutama pada poin pertama yang menyebutkan bagi perusahaan yang tidak mampu dan membuat kesepakatan, disebutkan kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021.

"Dengan klasula tersebut saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid-19 dipaksa membayarkan THR paling lambat H-1 (sebelum hari raya). Saya nilai klausula ini sangat membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh perusahaan. Poin 1 ini hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1. Poin 1 ini tidak membuka ruang perusahaan yang tidak mampu untuk mencicilnya," ucapnya lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Ia juga mengkritisi terkait muatan SE tersebut yang mengatakan perusahaan tidak mampu membayar THR pada H-7 karena terdampak Covid-19 dan tidak diberi ruang mencicil, diwajibkan membayar THR di H-1. Menurutnya, perusahaan akan sangat sulit mencari dana dalam waktu enam hari.

Ia menerangkan, kewajiban pembayaran H-1 bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, tentunya akan juga menjadi masalah bagi buruh. Sebab, bila H-1 tidak juga dibayarkan oleh perusahaan, apa yang bisa dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan karena pada H-1 dipastikan Pengawas Ketenagakerjaan, manajemen dan pekerja sudah libur.

"Andai kata pun pembayaran THR di H-1 dilakukan maka kapan waktu pekerja untuk berbelanja mempersiapkan makan minum dan kebutuhan anak-anak untuk hari raya, karena besoknya sudah Hari Raya. Dana THR berpotensi tidak bisa dibelanjakan sehingga harapan Menko Perekonomian dana THR untuk mendukung konsumsi masyarakat tidak tercapai," ucapnya.

Dengan begitu, katanya, perubahan waktu pembayaran THR dari H-7 ke H-1 maka peluang pengusaha yang terdampak Covid-19 untuk mengemplang bayar THR akan semakin besar. Soalnya, tidak diberi ruang untuk membangun kesepakatan membicarakan termin pembayaran.

"Kalau hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1 maka poin 2, 3 dan 4 akan relatif percuma, mengingat akan ada kesulitan perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk membayar THR pada H-1," katanya.

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu