Ekonomi

Buruh: Pemerintah Jangan Masukkan TKA dengan Alasan Apapun Selama Covid-19 Meledak!

Presiden KSPI Said Iqbal menyoroti kedatangan tenaga kerja asing (TKA)  saat masa pemberlakuan PPKM Darurat


Buruh: Pemerintah Jangan Masukkan TKA dengan Alasan Apapun Selama Covid-19 Meledak!
Ratusan tenaga kerja asing asal Tiongkok saat mengantre untuk melakukan pengecekan dokumentasi di bagian imigrasi, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat (18/9/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti kedatangan tenaga kerja asing (TKA) saat masa pemberlakuan PPKM Darurat.

Menurutnya tak ada alasan apapun pemerintah mengizinkan para TKA masuk ke Indonesia, sebab banyak negara yang telah menutup akses juga ke Indonesia.

"TKA itu saran kami dengan alasan apapun sebaiknya enggak boleh masuk terutama TKA China dengan alasan apapun. Wong Indonesia saja enggak boleh kok masuk ke beberapa negara, masak kita membolehkan semua negara bebas masuk walaupun dengan prokes," kata Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Kamis (15/7/2021).

baca juga:

Ia juga mengatakan saat ini TKA dari negara lainnya   dari Jepang terbukti memiliki kasus positif rate yang cukup tinggi. Adapun dari 10 TKA Jepang, sekitar 4 orang terpapar Covid-19. Menurutnya hal konfirmasi terpapar sudah melebihi 30%.

"Hal ini terkonfirmasi dari 10 TKA termasuk Jepang di perusahaan Jepang terkonfirmasi 3 sampai 4 orang positif Covid-19 tinggi sekali kan. Itu baru yang perusahaan Jepang. Bagaimana dengan perusahaan negara lain yang menerapkan prokesnya lemah," tambahnya.

Sebelumnya, kabar kedatangan 20 TKA asal China melalui Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) ini sempat heboh lantaran berbarengan dengan pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Kementerian Ketenegakerjaan (Kemenaker) menyebutkan bahwa 20 TKA asal China sudah mengantongi izin untuk pengerjaan proyek strategis nasional (PSN). 

Kedatangan mereka diklaim terjadi sebelum pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat dilaksanakan.

“Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," tutur Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadly Harahap melalui siaran pers, Selasa (6/7/2021).