Ekonomi

Buruh Minta Pemerintah Jangan Arogan! Batalkan Semua Peraturan Turunan UU Cipta Kerja

hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Gugatan Pembatalan UU Cipta Kerja yang telah dibacakan oleh Hakim MK dalam sidang


Buruh Minta Pemerintah Jangan Arogan! Batalkan Semua Peraturan Turunan UU Cipta Kerja
Buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (26/10/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Menyikapi hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Gugatan Pembatalan UU Cipta Kerja yang telah dibacakan oleh Hakim MK dalam sidang pada hari Kamis, 25 November 2021. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak, khususnya terkait dengan adanya berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mendalilkan tuntutannya berdasarkan pada butir 7 Amar Putusan MK yang lengkapnya tertulis; "(7) Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja."

Mirah Sumirat menegaskan putusan dan perintah Mahkamah Konstitusi kepada para pembuat Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI sudah sangat jelas, yaitu pertama untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Kedua, tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Artinya, terkait dengan keberadaan Peraturan Pemerintah yang telah terlanjur diterbitkan dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, harus dibatalkan. Apalagi Peraturan Pemerintah tersebut bersifat strategis dan berdampak luas bagi kehidupan pekerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya," katanya lewat keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

ASPEK Indonesia mendesak Pemerintah untuk membatalkan 4 Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yaitu:

1. PP No.34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing (PP TKA); 

2. PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK); 

3. PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan