News

Buruh Minta Naik Gaji Tahun Depan, Wagub DKI: Kita Lihat Kemampuan Pengusaha

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyorot permintaan buruh untuk naik gaji 10 persen pada tahun 2022.


Buruh Minta Naik Gaji Tahun Depan, Wagub DKI: Kita Lihat Kemampuan Pengusaha
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat tiba di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyorot permintaan buruh untuk naik gaji 10 persen pada tahun 2022.

Ariza -sapaan akrab Riza Patria- menuturkan, pada masa sulit pandemi Covid-19 permintaan buruh untuk naik upah harus mempertimbangkan banyak aspek.

"Setiap tahun kan kalau kita bicara kenaikan UMP (Umpah Minimum Provinsi) itu memang selalu naik. Tapi kan kita liat situasinya. Sekarang kan masih pandemi. Tentu kan kita juga lihat kemampuan para pengusaha. Pengusaha kan banyak juga sekarang yang berat. Sekarang ini yang berat kan pengusaha, masyarakat, pemerintah saja berat. Memang semuanya harus adil," ungkapnya kemarin. 

Saat dimintai pendapatnya soal kondisi buruh yang juga terancam dipecat atau diberhentikan pada masa pandemi ini, politisi Partai Gerindra itu mengatakan, justru karena itu, tidak boleh ada pihak yang egois. Semua pihak diminta untuk melihat fakta keadaan saat ini. 

"Justru itu sekarang situasinya kan memang tidak biasa. Berat bagi pemerintah, pengusaha, buruh, dan juga bagi masyarakat berat. Tidak boleh mau menang-menangan pemerintah mau menang sendiri, semaunya kan tidak baik. Pengusaha maunya begitu, tidak baik juga. Atau buruh maunya sendiri kan tidak baik," ungkapnya.

Dia mengatakan, terkait tuntutan buruh itu, Pemprov DKI Jakarta akan duduk bersama tripartit yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah, kata dia, akan memutuskan seadil-adilnya untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak. 

"Semuanya pasti akan duduk bersama di satu meja untuk mencari solusi terbaik," katanya. 

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menyikapi tuntutan buruh, pekerja, karyawan, bahkan ASN untuk menaikan upah dengan cara yang bijaksana. Pemprov DKI Jakarta ingin agar keputusan nantinya bersifat proporsional dan adil bagi semua pihak. 

"Iya semua aspirasi buruh, pekerja, karyawan, maupun ASN sekalipun tentu kami sikapi secara baik secara bijak. Yang penting harus proporsional. Adil bagi seluruh pihak. Adil bagi buruh, adil bagi pengusaha, adil bagi pemerintah. Yang paling penting adil bagi masyarakat," ujarnya. 

Dia mengatakan, setelah pertemuan tripartit itu nantinya akan diputuskan dengan cara yang terbaik. Baik bagi buruh, pengusaha maupun pemerintah. Saat ini, usulan-usulan dari organisasi buruh masih terus disuarakan kepada pemerintah. 

"Pada waktunya nanti akan kita putuskan yang terbaik. Yang terbaik buat siapa? Buat buruh, pengusaha, pemerintah dan yang paling penting buat masyarakat," ujarnya.[]