Ekonomi

Buruh Menolak Kerja di Pabrik 100 Persen, Lalu Maunya Apa?

jumlah vaksin gratis ini masih terbatas. Belum seluruh buruh tervaksin


Buruh Menolak Kerja di Pabrik 100 Persen, Lalu Maunya Apa?
Sejumlah massa buruh dan mahasiswa menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2021 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, tingkat penularan Covid-19 di perusahaan menurun. Dari yang sebelumnya di kisaran 10%, sekarang hanya 5%. Data ini diperoleh dari 500 quisioner yang disebarkan KSPI, tetapi yang kembali hanya di kisaran 400 quisioner.

Akan tetapi buruh menolak untuk beroperasi secara penuh atau 100%. Ini karena masih ada potensi penularan yang besar di lingkungan pabrik.

“Memang sudah menurun, tetapi masih ada. Dari data kami, tingkat kematian juga menurun. Yang tadinya rata-rata dalam 2 minggu bisa 10-20 orang meninggal, sekarang 2-4 orang,” ujarnya lewat konferensi pers virtual, Senin (23/8/2021)., Senin (23/8/2021).

Menurutnya, hal ini karena ada upaya dari perusahaan dan KSPI yang dibantu pemerintah dan Mabes Polri untuk menurunkan penularan Covid-19, dengan memberikan vaksin gratis di beberapa perusahaan yang buruhnya menjadi anggota KSPI di mana jumlahnya mencapai 20 – 30 ribu vaksin. 

Namun demikian, jumlah vaksin gratis ini masih terbatas. Belum seluruh buruh tervaksin. Padahal, herd immunity belum terjadi kalau 50% masyarakat dalam hal ini buruh belum tervaksin. Buruh yang belum mendapatkan vaksin, terutama di perusaan padat karya seperti tekstil dan garmen. 

Dengan demikian Said Iqbal mengatakan  relaksasi operasi dengan orientasi ekspor masih ditolak KSPI karena berpotensi terjadi penularan.

Said Iqbal mengatkaan, pertama perlu disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tetap beroperasi 100%, bahkan sebelum PPKM diberlakukan. Perusahaan tetap beroperasi 100%, karena mereka mendapatkan izin IOMKI dari Menteri Perindustrian.

“Jadi kebijakannya nggak nyambung. Yang satu bilang harus beroperasi 50%, tetapi yang satunya boleh beroperasi 100%,” ujar Said Iqbal.

Dia menyanyangkan kebijakan antar kementerian yang terkesan tidak sinkron.