Ekonomi

Buruh Mau Lawan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan 'Senjata' Uji Materi MK

Dalam rangka upaya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, berbagai serikat buruh bakal mengambil langkah untuk melakukan hak uji materi (judicial review).

Buruh Mau Lawan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan 'Senjata' Uji Materi MK
Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan DPR dan pemerintah lewat rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Pengesahan tersebut menjadi polemik di kalangan buruh serta beberapa kalangan masyarakat.

Dalam rangka upaya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, berbagai serikat buruh bakal mengambil langkah untuk melakukan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Roy Jinto mengatakan, setelah mogok nasional yang berakhir pada tanggal 8 Oktober 2020, serikat buruh bakal melakukan berbagai kajian untuk mempersiapkan langkah uji materi (judicial review).

baca juga:

"Kalau dari kita, langkah secara konstitusi pasti dilakukan baik secara proses formil maupun materiil isi dari UU Cipta Kerja. Kita tetap lakukan judicial review, setelah tanggal 8 (Oktober) selesai melakukan kegiatan kita akan melakukan FGD untuk merumuskan pasal-pasal yang bertentangan," katanya saat konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Ia mengatakan, bukan hanya klaster ketenagakerjaan yang bakal dipermasalahkan. Berbagai pasal klaster lain yang dianggap merugikan hajat orang banyak juga bakal dikaji dan dibawa ke uji materi (judicial review) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini bukan cuma ketenagakerjaan ya mungkin ada klaster lain yang kita kaji," katanya.

Seperti diketahui, 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak secara nasional tanggal 6-8 Oktober 2020 yang diberi nama mogok nasional.

Dalam aksi mogok nasional, buruh menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. []