News

Buruh Kaji Laporkan Menteri Bahlil ke Polisi

"Kita akan pelajari adakah undang undang terkait keamanan negara yang dilanggar oleh saudara Bahlil."


Buruh Kaji Laporkan Menteri Bahlil ke Polisi
Bahlil Lahadalia (Bengkaliskab.go.id)

AKURAT.CO 

Buruh Kaji Laporkan Menteri Bahlil ke Polisi

Pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatasnamakan kalangan pengusaha meminta Pilpres diundur tahun 2027 berbuntut panjang.

Bahlil terancam dilaporkan ke penegak hukum atas tuduhan mengganggu keamanan negara. 

"Kita akan pelajari adakah undang undang terkait keamanan negara yang dilanggar oleh saudara Bahlil. Bila ada yang dilanggar saudara Bahlil, serikat buruh dan Partai Buruh akan melaporkan ke Mabes Polri," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada wartawan di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Jumat (14/1/2022).

Menurut Said Iqbal, Bahlil harus bertanggung jawab atas ucapannya tersebut.

"Dia (Bahlil) harus buktikan siapa pengusaha meminta perpanjangan periode presiden dan kalau memang ada yang meminta pemilu harus diundur, dia harus buktikan," katanya.

Presiden Partai Buruh ini mengatakan pihaknya menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi oleh pihak manapun termasuk menteri Bahlil. Penambahan masa jabatan presiden ditegaskannya, melanggar konstitusi.

"Walaupun keadaan genting. Walaupun alasanya perpindahan IKN atau pandemi Covid. Pandemi sudah berlalu. IKN tidak ada kaitannya, serikat buruh petani nelayan PRT, miskin kota, menolak ominbud law cipta kerja, tidak boleh perpanjangan presiden, tidak boleh menunda Pemilu," demikian kata Said Iqbal.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengemukakan agar Pilpres 2024 ditunda. Ia mengklaim suara itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.

Dengan alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, sebut Bahlil, para pengusaha berharap penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda dari 2024 ke 2027.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," tambahnya.[]