News

Buru Bupati Mamberamo Tengah, KPK Minta Bantuan Kapolri dan NCB Interpol

Buru Bupati Mamberamo Tengah, KPK Minta Bantuan Kapolri dan NCB Interpol
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan National Central Bureau (NCB) Interpol dalam rangka meminta bantuan untuk memburu Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

"KPK juga telah berkirim surat ke Kapolri up (untuk perhatian) Sekretaris NCB interpol Indonesia," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).

Ali juga mengatakan permohonan bantuan itu merupakan suatu bagian dari penegakan hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia.

baca juga:

"Permintaan bantuan ini sebagai bentuk sinergi antar penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Ali juga menyebut puluhan saksi sudah dimintai keterangan untuk membongkar kasus itu.

"Saat ini saksi sudah cukup banyak lebih dari 80 orang saya kira yang diperiksa di Jakarta ataupun di Papua," ungkap Ali.

Ali mengungkapkan pemeriksaan para saksi itu terus dilakukan untuk mendalami aliran dana dalam kasus tersebut. Tak hanya itu, jelas Ali, sebagian saksi juga dimintai keterangan soal keberadaan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang kini menjadi buronan.

"Tentu aliran uang ini masih kita dalami karena saat ini tersangka dimaksud juga sudah kami tetapkan, RHP (Ricky Ham Pagawak) ini sebagai DPO (daftar pencarian orang) KPK sejak tanggal 15 Juli 2022," ujar Ali.

Seperti diketahui, KPK juga menyebut dalam pelarian Ricky Ham Pagawak ke Papua Nugini, diduga terdapat campur tangan anggota TNI. Lembaga antirasuah juga bakal mendalami keterlibatan anggota TNI tersebut.

"Saat ini, kami telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI (Jenderal Dudung Abdurachman) untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 1 Agustus 2022.

Terkait itu, Ali enggan membeberkan identitas anggota TNI tersebut. Namun informasi yang beredar satu dari dua oknum tersebut berpangkat Dandim di wilayah Papua. []