News

Buronan Korupsi Dana Gempa Bantul 2006 Dibekuk Saat Check In Hotel

Buronan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2006 Lilik Karnaen ditangkap setelah 7 tahun buron.


Buronan Korupsi Dana Gempa Bantul 2006 Dibekuk Saat Check In Hotel
Buronan bernama Lilik Karnaen (kiri). (Dok. Puspenkum)

AKURAT.CO, Buronan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi pada tahun 2006 di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, bernama Lilik Karnaen berhasil ditangkap setelah 7 tahun buron.

Lilik ditangkap oleh Tim Gabungan Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Tim Tabur Kejati Jawa Barat dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung di sebuah hotel di kawasan Bandung.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum), Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, Tim Tabur Kejaksaan berhasil buronan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DI Yogyakarta.

"Tim Tabur Kejaksaan RI berhasil mengamankan buronan terpidana Ir Lilik Karnaen bin Budi Darma saat berada di salah satu hotel di kawasan Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (19/10/2021) sekitar pukul 05.35 Wib,” ujar Leo dalam rilisnya dikutip AKURAT.CO, Jakarta, Rabu (20/10/2021).

Leo menyebutkan, Lilik Karnaen adalah mantan dosen STTNAS Yogyakarta dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2).

Saat peristiwa pidana terjadi, Lilik Karnaen adalah Tim Koordinator Ahli Madya Tehknik Sipil Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dia bersama-sama dengan terpidana Juni Junaidi, yang perkaranya diajukan secara terpisah dan telah dieksekusi menjalani pidana penjara selama 4 tahun pada tahun 2013, melakukan perbuatan melawan hukum.

Di mana pada Juni 2007 hingga Agustus 2007 bertempat di Balai Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Dengan cara melakukan pemotongan Dana Bantuan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari APBN, dan akibat perbuatan Terpidana, mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp911.250.000," ujarnya.