News

Bupati Sleman Janji Buka Ruang Kesepakatan Bersama Demi Tentukan UMK 2023

Bupati Sleman Janji Buka Ruang Kesepakatan Bersama Demi Tentukan UMK 2023
Ilustrasi Uang (pixabay.com)

AKURAT.CO, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berkomitmen melibatkan semua pihak terkait dalam pembahasan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 di wilayahnya.

Kustini berujar, lewat forum Dewan Pengupahan akan dilakukan diskusi bersama unsur pekerja, pengusaha, instansi terkait, guna membahas usulan UMK 2023 kepada Gubernur DIY. Proses ini, menurutnya, juga akan melibatkan para akademisi.

"Kita akan buka ruang diskusi. Artinya semua pihak dilibatkan mulai dari buruh, pengusaha, pemerintah. Termasuk para pakar. Diskusi di dewan pengupahan ini perlu agar kita saling memahami keadaan dari masing-masing pihak dan berujung pada kesepakatan bersama," ungkap Kustini, Senin (28/11/2022).

baca juga:

Kustini menyatakan bahwa dalam penetapan UMK ini, khususnya di Sleman seluruh pihak harus satu suara menjaga suasana kondusif.

Dia berpendapat, Sleman sebagai wilayah yang didominasi pariwisata dan industri, membutuhkan kondusifitas agar semua sektor tersebut bisa berjalan dengan baik. "Semua usulan yang masuk nanti kita terima. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk kita semua," sambungnya.

Ia meyakinkan bahwa pihaknya terus mengupayakan supaya masyarakat di Sleman hidup maju nan sejahtera. Meski, kebijakan-kebijakan yang diputuskan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang sedang dan akan terjadi.

"Karena, sudah dua tahun kondisi negara ini tidak baik-baik saja. Mulai dari pandemi, kenaikan bahan-bahan pokok, dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, negara kita digadang-gadang bakal inflasi. Tentunya penetapan UMP ini harus dilakukan dengan hati-hati," paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan ke beberapa industri demi menganalisa kondisi perekonomian industri terkini dan kondisi pekerja.

"Memang kemarin kita menemukan beberapa problem yang dihadapi industri kita. Salah satunya tentang masuknya produk-produk luar negeri seiring dengan terbukanya market online. Problem ini tentu akan jadi evaluasi dan kita harus temukan solusi dan berikan pendampingan," terang Kustini.

"Saya kemarin juga pesan kalau bisa jangan sampai ada pemutusan kerja atau dirumahkan, karena kondisi daya beli sedang turun. Harapan saya, daya beli bisa naik, sehingga perusahaan tidak rugi dan upah buruh bisa kita naikkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menetapkan dan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp1.981.782,39. Angka tersebut naik 7,65 persen atau Rp140.866,86.

Plh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum sekaligus Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono mengatakan UMP merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ditetapkan oleh Gubernur.

Besaran UMP mempedomani rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan memperhatikan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas serta mempertimbangkan saran dari unsur akademisi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi menegaskan penentuan besaran upah berdasarkan arahan Pemerintah Pusat. UMP ini menjadi dasar penetapan UMK 2023 yang akan diumumkan pada Desember 2022. []