News

Bupati Pemalang Patok Harga Jabatan ASN Rp60-Rp350 Juta

Bupati Pemalang Patok Harga Jabatan ASN Rp60-Rp350 Juta
Konpers penetapan tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Pemalang, Jumat (12/8/2022). (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diduga mematok harga jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. 

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan ASN yang ingin menduduki posisi tertentu diminta untuk menyetor sejumlah uang sebagai kesepakatan.

"Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp60 juta sampai Rp350 juta," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/8/2022).

baca juga:

Akibat dari permintaannya tersebut, Mukti terjerat kasus tindak pidana korupsi. Kasus tersebut berawal ketika Mukti melakukan perombakan ulang jabatan untuk beberapa eselon pada lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

Mukti meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, Mukti meminta agar para calon peserta yang ingin diluluskan menyiapkan sejumlah uang sebagai persyaratan kepada Komisiaris PD Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo (AJW), orang kepercayaannya.

"Terkait teknis penyerahan uang dilakukan melalui penyerahan tunai lalu oleh AJW dimasukkan kedalam rekening banknya untuk keperluan MAW," jelas Firli.

ASN yang menyetorkan uang itu yakni penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM); Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG); Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS). Total Rp4 miliar yang disetorkan mereka.

"Melalui AJW telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain seluruhnya berjumlah sekitar Rp4 miliar," jelas Firli.

Uang tersebut kemudkan digunakan untuk keperluan pribadi Mukti. Di sisi lain, Mukti juga diduga menerima uang dari pihak swasta terkait jabatannya sebagai bupati.

"MAW juga diduga telah menerima uang dari pihak swasta lainnya terkait jabatannya selaku bupati sejumlah sekitar Rp2,1 miliar dan hal ini akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK," ucap Firli.[]