News

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp6,2 Miliar

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp6,2 Miliar
Tersangka kasus jual-beli jabatan di Kabupaten Pemalang berjalan menuju ruang konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022) malam. KPK resmi menahan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bersama 5 orang tersangka lainnya terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang dengan barang bukti uang senilai Rp 136 juta beserta buku tabungan dengan total uang berkisar Rp 4 miliar. AKURAT.CO/Endra Prakoso (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang pada 2021-2022. 

Bupati yang baru menjabat sejak 2021 tersebut diduga menerima suap Rp6,2 miliar.

"Penerimaan ini jumlahnya sekitar Rp6,236 miliar yang ada itu baik uang tunai atau cash dalam buku tabungan," jelas pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Jumat (12/8/2022) malam.

baca juga:

Kasus tersebut berawal ketika Mukti melakukan perombakan jabatan untuk beberapa eselon pada lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

Mukti meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).

Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, Mukti meminta agar para calon peserta yang ingin diluluskan menyiapkan sejumlah uang sebagai persyaratan. Teknis penyerahan uang dilakukan melalui tunai.

Uang yang diberikan para calon harus diserahka  kepada Komisiaris PD Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo (AJW) yang merupakan orang kepercayaan Bupati Pemalang.

"Terkait teknis penyerahan uang dilakukan melalui penyerahan tunai lalu oleh AJW, dimasukkan ke dalam rekening banknya untuk keperluan MAW," jelas Firli.

ASN yang menyetorkan uang yakni penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM); Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG); Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).