News

Bupati Bangkalan Diduga Terima Suap Jual Beli Jabatan Hingga Rp5,3 Miliar

Bupati Bangkalan Diduga Terima Suap Jual Beli Jabatan Hingga Rp5,3 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahanan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di wilayahnya. (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahanan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron selama 20 hari ke kepan terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di wilayahnya.

Abdul diduga mematok harga yang berbeda pada tiap jabatan yang bakal diisi.

"Dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp50 juta sampai dengan Rp150 juta," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

baca juga:

Firli menuturkan, kasus itu berawal dari Abdul yang merupakan pejabat berwewenang melakukan pemilihan dan menentukan aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya. Jabatan yang ia tawarkan yakni berada pada tingkatan eselon tiga dan empat.

Dalam prosesnya, Abdul dibantu orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang penerimaan calon pejabat Pemkab Bangkalan tersebut. Mereka yakni Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis PUPR Wildan Yulianto, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Agus Eka Leandy merupakan pihak yang diduga memberikan uang ke Abdul.

"Teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka RALAI (Abdul Latif Amin Imron)," ucap Firli.

Selain itu, Abdul juga diduga turut serta dalam pengaturan sejumlah proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.

"Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka RALAI (Abdul) melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp5,3 miliar," ungkap Firli.

Sedangkan dalam penggunaan uang yang diduga diterima Abdul diperuntukkan untuk keperluan pribadi diantaranya yakni untuk survey elektabilitas.

"Tersangka RALAI juga diduga menerima pemberian lainnya diantaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal ini akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Penyidik," tuturnya.

Atas perbuatanya tersebut, Hosin, Wildan, Salman, Achmad, dan Agus sebagai Pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan, Abdul sebagai Penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[]