News

Buntut Temuan Ombudsman, Pegawai KPK Tak Lolos TWK Pertimbangkan Tempuh Upaya Hukum Lanjutan

Menurut Rasamala, pengungkapan motif ini penting untuk menilai tujuan tindakan melawan hukum


Buntut Temuan Ombudsman, Pegawai KPK Tak Lolos TWK Pertimbangkan Tempuh Upaya Hukum Lanjutan
Pegawai KPK Rasamala Aritonang

AKURAT.CO, Polemik pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kian panjang.

Perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tak lolos TWK kini mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

Perwakilan pegawai KPK Rasamala Aritonang mengaku kaget dengan temuan Ombudsman yang ternyata ada pelanggaran hukum serius dilakukan pimpinan KPK. Karena laporannya ke Ombudsman cukup sederhana yakni dugaan penyimpangan administratif, namun temuan Ombudsman berkata lain.

Rasalama mencatat tiga poin penting dalam temuan Ombudsman terkait TWK itu. Yakni maladministrasi, pelanggaran prosedural dan yang amat serius adalah penyalahgunaan wewenang.

“Terkait dengan tiga kata kunci ini, kami mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut untuk mendorong adanya pemeriksaan terkait motif dilakukannya pelanggaran serius tersebut,” kata Rasamala dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Menurut Rasamala, pengungkapan motif ini penting untuk menilai tujuan tindakan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atas upaya pemberantasan korupsi secara umum, khususnya kepada pegawai KPK.

Dia lantas mempertanyakan motif Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Perundangan Kemenkumham yang menandatangani berita acara. Padahal rapat tersebut tidak mereka hadiri, melainkan dihadiri oleh para Pimpinan lembaga.

“Serta apa motif para Pimpinan lembaga dalam hal ini Ketua KPK, Kepala BKN, Kemen PANRB, Kepala LAN, dan Kemenkumham, yang tidak mau menandatangani rapat yang mereka hadiri?” kata Rasamala.

Rasamala juga mempertanyakan motif Kepala BKN yang mengajukan diri untuk melaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, padahal lembaganya tidak berkompeten dan tidak memiliki instrumen dalam melaksanakan TWK.

“Termasuk misalnya, dokumen kontrak yang tanggalnya dengan sengaja dibuat mundur atau backdated. Motif ini perlu didalami serius apa tujuannya dan unsur kesengajaan di dalamnya,” tegas Rasamala.

Karena itu, kata Rasamala, pendalaman lebih lanjut ini penting untuk melihat adanya indikasi dan berbagai kemungkinan, termasuk potensi pelanggaran pidana. Sehingga laporan Ombudsman harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak terutama lembaga penegak hukum.

“Kami menggarisbawahi hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan Ombudsman. Bahwa laporan hasil pemeriksaan dan tindakan korektif secara etik moral telah mengikat, dan seharusnya dilaksanakan oleh para pihak terlapor,” kata Rasamala.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih menyampaikan telah menyelesaikan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ombudsman melihat tiga tahapan dalam pelaksanaan TWK.

"Dalam hasil pemeriksaan secara keseluruhan, ada tiga isu utama yaitu yang pertama berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN," ujar Najih dalam konferensi pers daring.

"Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Serta yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan atau TWK," ujar Najih.

Dia tak memungkiri, dalam tiga tahapan itu secara umum ditemukan potensi maladministrasi dalam proses dan pelaksanaan TWK. Penyampaian Ombudsman ini merupakan tindak lanjut dari laporan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK.

"Tiga dasar itu ditemukan potensi-potensi maladministrasi, dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita memang ditemukan," papar Najih.

Hasil temuan Ombudsman akan disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana dan Presiden Joko Widodo. Temuan ini diharapkan bisa ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja KPK dalam hal kepegawaian. []