News

Buntut Perkara Suap, Bupati Hulu Sungai Utara Dicegah Keluar Negeri

Pencegahan dilakukan mulai 7 Oktober 2021 hingga enam bulan ke depan.


Buntut Perkara Suap, Bupati Hulu Sungai Utara Dicegah Keluar Negeri
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antara)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) akhirnya mengirimkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri untuk Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Abdul Wahid. Pencegahan dilakukan mulai 7 Oktober 2021 hingga enam bulan ke depan.

"Dalam rangka mempercepat penyidikan, KPK pada 7 Oktober 2021 benar telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhitung mulai 7 Oktober 2021 hingga selama 6 bulan ke depan terhadap seorang saksi atas nama AW (Abdul Wahid)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/10/2021).  

Ali mengatakan bahwa pencegahan kepada Bupati HSU untuk mempercepat penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU, Kalsel, pada tahun 2021-2022. Selain itu, pencegahan dilakukan karena penyidik khawatir yang bersangkutan kabur ke luar negeri karena berpotensi ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK pernah memeriksa Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/10). Saat itu, Wahid diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus uap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU.

Dalam pemeriksaan itu, Penyidik mengonfirmasi Abdul Wahid terkait dugaan adanya pengaturan lelang pekerjaan, dan permintaan komitmen fee untuk beberapa proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) di Kabupaten HSU yang dilakukan oleh tersangka Maliki dan pihak terkait lainnya. 

KPK juga mengonfirmasi Abdul Wahid perihal adanya barang bukti sejumlah uang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan oleh tim komisi antikorupsi beberapa waktu lalu.

Pada  Selasa (21/9/2021), tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari penggeledahan yang digelar pada Selasa (21/9/2021) kemarin, tim penyidik KPK berhasil mengamakan sejumlah dokumen penting terkait perkara dan uang tunai.

“Tim Penyidik menemukan dan mengamankan di antaranya berbagai dokumen, sejumlah uang dan barang elektronik,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Plt Kadis PU pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRT) Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki (MK), Direktur CV Hanamas Marhaini (MRH), serta Direktur CV Kalpataru Fachriadi (FH) sebagai tersangka.[]