News

Buntut Lonjakan Kasus COVID-19 di DIY, Sultan HB X Modifikasi PPKM Mikro Lebih Ketat

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan segera memodifikasi aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.


Buntut Lonjakan Kasus COVID-19 di DIY, Sultan HB X Modifikasi PPKM Mikro Lebih Ketat
Gubernur DIY Sri Sultan HB X usai rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (11/6/2021). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Kasus harian COVID-19 di DIY mengalami kenaikan selama tiga hari belakangan setelah sempat melandai dalam beberapa periode terakhir. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X menyatakan segera memodifikasi aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

"Kami prinsip akan tetap menggunakan PPKM yang ada, tapi mungkin ada tambahan-tambahan teknis lebih mikro pada aspek pengawasan kalau ada hajatan, pertemuan, dan sebagainya," kata Sultan usai menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 bersama pemerintah kabupaten/kota di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (11/6/2021).

Kasus COVID-19 di DIY sendiri berdasarkan laporan harian meningkat drastis setiap waktunya. Setelah sekian lama stabil pada kisaran 100-200, kasus melonjak menjadi 304 pada 9 Juni 2021 kemarin. Sehari berselang tercatat menjadi 455 kasus sebelum kembali turun pada angka 417 hari ini.

Sultan meyakini penambahan kasus tak terlepas dari sumbangsih klaster penularan COVID-19 di pedesaan yang bermunculan akhir-akhir ini. Katanya, kegiatan sosial macam hajatan, arisan, tahlilan, takziah, dan lainnya sering kali jadi pemicu.

"Prinsip yang harus diketahui penularan itu bukan karena keluar kota dan sebagainya, yang banyak itu di lingkungan sendiri sekarang itu. Bapak, ibu, anak, dengan tetangga," imbuhnya.

Maka dari itu, kegiatan-kegiatan masyarakat melalui Instruksi Gubernur (Ingub) DIY mendatang terkait PTKM akan jauh lebih diperketat. Mulai dari perizinan, hingga pengawasannya.

"Perkara nanti ada batasan-batasan jumlah (orang) dan sebagainya, itu nanti kita pertimbangkan, kita masukkan (ke Instruksi Gubernur) tanggal 15," cetus Sultan.

Baca Juga: Sempat Yasinan Bareng, Puluhan Warga Sleman Positif COVID-19

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menjelaskan, Ingub PPKM mendatang lebih meminimalisir jumlah peserta pada suatu kegiatan masyarakat. Yakni, maksimal 20-25 persen dari maksimal kapasitas tempat penyelenggaraan acara.

"Tadinya kapasitas untuk suatu acara itu 50 persen dari kapasitas ruangan, itu diperkecil," kata Noviar di Kepatihan.

Dari aspek perizinan suatu acara, ditambah harus melalui rekomendasi pemerintah kecamatan atau bahkan kabupaten. Sementara sebelumnya hanya diwajibkan mengantongi restu dari kelurahan.

Tujuannya, agar Satgas COVID-19 tingkat kecamatan atau kabupaten bisa ikut mengawasi pelaksanaan acara. Termasuk, pemenuhan protokol kesehatannya.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, kata Noviar, sebenarnya telah mengatur secara rinci tentang perizinan kegiatan mengumpulkan orang. Termasuk mekanisme pengawasannya. 

Hanya saja, kata dia, masyarakat masih enggan mengimplentasikannya dengan lalai mengajukan perizinan untuk suatu acara. Dari Satgas COVID-19 tingkat bawah pun tak melayangkan teguran.

"Itu yang selama ini belum dipatuhi oleh masing-masing satgas," kata Noviar.

"Kan ada satgas di masing-masing tingkatan kelurahan, kapanewon, kabupaten. Satgas-satgas inilah yang mengawasi setiap acara," pungkasnya.[]

Ahada Ramadhana

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu