Ekonomi

Buntut Edhy Prabowo, KKP 'Tarik Rem' Kebijakan Ekspor Benur

Hal tersebut tertuan dalam urat Edaran Nomor B. 22891/DJPTPI.130/XI/2020 yang tertanggal pada Kamis (26/11/2020)


Buntut Edhy Prabowo, KKP 'Tarik Rem' Kebijakan Ekspor Benur
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (18/4/2020). Pendapatan negara hingga Maret 2020 mencapai Rp375,9 triliun atau tumbuh sebesar 7,7 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pendapatan negara yang tumbuh 7,7 persen ini lebih baik, meskipun basisnya bukan basis ekonomi secara luas. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Terjeratnya Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap erkait ekspor benur atau benih lobster, membuat Kementerian KKP menghentikan sementara ekspor benur.

Hal tersebut tertuan dalam urat Edaran Nomor B. 22891/DJPTPI.130/XI/2020 yang tertanggal pada Kamis (26/11/2020) seperti yang diterima Akurat co. Penghentian sementara ekspor benur tersebut diteken Plt Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini.

Berikut ini isi surat edaran tersebut

"Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPTPI.130/XI/2020 Tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran:

Dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya"

Seperti diketahui Edhy Prabowo telah ditetapkan sebgai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster.

Atas perbuatannya tersebut, Edhy meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan pihak terkait. Tak terkecuali keluarga besar Partai Gerindra. Selain mengeluarkan permintaan maaf, Edhy juga menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.