News

Buntut DOB Papua dan IKN, Legislator PAN: DPR Pilih Perppu Ketimbang Revisi UU Pemilu

Tentu memakan waktu panjang dan bisa saja merambah kepada kluster-kluster lain.


Buntut DOB Papua dan IKN, Legislator PAN: DPR Pilih Perppu Ketimbang Revisi UU Pemilu
Anggota Komisi II fraksi PAN, Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). (Oktaviani)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan pihaknya cenderung memilih Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah terkait usulan KPU soal status Pemilu 2024 di IKN maupun 3 provinsi baru di Papua.

Menurutnya, kecenderungan fraksi-fraksi di komisi II jika merevisi UU No 7 Tahun 2017 tentu memakan waktu panjang dan bisa saja menambah kepada kluster-kluster lain.

"Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal Pemilu dikarenakan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di 3 provinsi di Papua dan IKN," kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Minggu (3/7/202022).

baca juga:

Politikus Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, merujuk pengalaman ketika mengundurkan pelaksanaan pilkada 2020 dari semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 juga dilakukan lewat Perppu.

Kemudian, lanjut Guspardi, sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II disepakati bahwa Perppu akan diambil untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal Pemilu di lokasi-lokasi tersebut. Sebab daripada melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) lantaran akan memakan waktu yang cukup lama.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) boleh saja mengusulkan, tapi yang menentukan di DPR dan pemerintah. KPU itu menyelenggarakan pelaksanaan apa yang kita tetapkan oleh DPR dan Pemerintah," tegasnya.

Terkait mengenai soal penambahan anggaran Pemilu dikarenakan telah disahkannya penambahan 3 DOB baru dan IKN itu sebuah keniscayaan. Dia menyebut persoalan inilah yang akan dibahas bersama KPU khusus menyangkut dampak disahkannya UU tersebut.

"Makin cepat makin bagus (soal Perppu). Sekarang ini kan baru tahapan pemilu, belum masuk kepada penetapan dapil dan lain sebagainya," pungkasnya. []