Lifestyle

Bulan Depan, Perjalanan Tak Butuh Lagi Aplikasi PeduliLindungi?

kemenkes mengatakan aplikasi PeduliLindungi tidak aakn berlaku digubakan di Oktober, sebagai syarat perjalanan mengguanka transportasi.


Bulan Depan, Perjalanan Tak Butuh Lagi Aplikasi PeduliLindungi?
Fitur di PeduliLinddungi (Akurat.co)

AKURAT.CO, Mulai Oktober, masyarakat yang bepergian dengan moda transportasi kereta api dan pesawat tak lagi wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan bahwa pemerintah akan menjadikan fitur pada aplikasi PeduliLindungi, dapat diakses melalui aplikasi lain.

Opsi ini dikembangkan karena keresahan sejumlah masyarakat yang mengalami kesulitan mengunduh aplikasi PeduliLindungi, baik itu karena tak memiliki ponsel pintar maupun kapasitas penyimpanan ponsel tidak cukup untuk mengunduh aplikasi milik pemerintah ini.

Melalui aplikasi lain ini, masyarakat tidak harus menggunakan PeduliLindungi. Akan tetapi, bisa mendapatkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini.

"Ini (aplikasi) akan launching di bulan Oktober ini. Ada proses di mana kami memerlukan beberapa model untuk bisa diakses oleh setiap orang," ujar Chief Digital Transformation Office Kemenkes, Setiaji, dikutip dari laman Kemenkes, pada Rabu, (29/9).

Namun, hal ini bukan berarti masyarakat bisa dengan "bebas" melakukan perjalanan tanpa hasil tes PCR atau antigen. Sebab, hasil tes Covid-19 dan sertifikat vaksin tetap bisa dilacak melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), saat membeli tiket pesawat maupun kereta api.

Mengenai aplikasi baru ini, Juru Bicara Satgas Covid-19 yakni Wiku Adisasmito mengatakan, selama belum ada perubahan kebijakan, masyarakat diminta untuk tetap memakai aplikasi PeduliLindungi.

Hal itu Wiku sampaikan mealui kanal Youtube BNPB Indonesia, saat ditanya mengenai kabar aplikasi PeduliLindungi yang tak lagi menjadi syarat untuk naik kereta api dan pesawat.

Wiku menjelaskan, pemerintah menetapkan bahwa setiap pelaku perjalanan dalam negeri serta semua moda transportasi, masih menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

"Jika terjadi perubahan pengaturan, maka pemerintah akan melakukan pemberitahuan secara transparan dan aktual kepada publik,"  ujarnya, yang dikutip melalui kanal Youtube BNPB Indonesia.

Wiku juga menyampaikan, anak yang berumur di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri, pada batas wilayah administrasi provinsi / kabupaten / kota. Hal itu sesuai dengan surat edaran Satgas terkait mobilitas dalam negeri.

"Sampai saat ini, kebijakan mobilitas dalam negeri secara nasional mengacu kepada Surat Edaran Satgas Nomor 17 Tahun 2021 dan adendumnya," kata Wiku.

"Di mana, anak-anak di bawah umur 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri atas batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten, atau kota," imbuhnya.[]