News

Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural, Politisi PKS Ingatkan Jokowi Soal ini

Pembubaran lembaga pemerintah harus selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah.


Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural, Politisi PKS Ingatkan Jokowi Soal ini
Anggota MPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera saat menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar di Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020). Dalam diskusi ini membahas Tema 'Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi'. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural (LNS) mendapat apresiasi Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera. Pembubaran yang bertujuan percepatan birokrasi, pelayanan publik yang cepat dinilai sebagai keputusan yang tepat.

Namun Mardani mengingatkan, pembubaran lembaga pemerintah harus selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah.

"Terlebih masih ada Lembaga Nonstruktural (LNS) yang berpayung hukum/Keppres tapi fungsinya tumpang tindih dengan kementerian asal sehingga hanya menghabiskan uang negara," kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (2/12/2020).

Melihat data Kemenpan dan RB, dari 98 LNS yang ada, 71 LNS dibentuk melalui UU, lalu 6 LNS dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, sementara 21 LNS dibentuk melalui perpres/kepres.

"Pertahankan yang masih strategis, sedangkan yang tumpang tindih perlu dihapus," pinta Mardani.

Lebih jauh Mardani menjelaskan, pembubaran LNS juga harus didasarkan pada desain yang kokoh, agar tak ibarat ‘gali lubang tutup lubang’. Lakukan analisis sesuai grand design reformasi birokrasi yang sudah ada. Semua harus dihitung dengan data & fakta serta siapkan mitigasinya, khususnya untuk ASN.

Selama ini, kata Mardani, struktur dan bangunan politik lembaga eksekutif juga boros badan. "Mas Dahlan Islan di Indonesia Leaders Talk (ILT), pernah mengutarakan betapa banyak BUMN yg tdk sehat & layak dimatikan demi efisiensi, namun terkendala pilihan politik yang seakan menjadikannya 'romantisme masa lalu'," papar Mardani.

Mardani meminta Pemerintah mengedepankan transparansi selama proses pembubaran LNS ini. Melibatkan pakar administrasi publik dan kajiannya juga harus dibuka ke publik agar masukan yang ada tidak hanya dari unsur pemerintah/DPR saja.

"Transparansi penting agar masyarakat yakin mana LNS layak/tidak untuk dibubarkan. Reformasi birokrasi memang mengharuskan konsisten dengan data maupun fakta yang objektif," kata Mardani.