Ekonomi

BTC, ETH, dan NFT Tak Bakalan Jadi Alat Pembayaran Sah di India, Kenapa?

Sekretaris Keuangan untuk Pemerintah India mendorong kembali terhadap narasi bahwa cryptocurrency akan diterima secara luas di India


BTC, ETH, dan NFT Tak Bakalan Jadi Alat Pembayaran Sah di India, Kenapa?
Ilustrasi mata uang kripto Bitcoin cs (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO, Mata uang kripto terus mengalami peningkatan secara perlahan dalam beberapa bulan terakhir. Tak heran jika kini mulai banyak orang yang memilih untuk memiliki aset berupa mata uang digital ini.

Bahkan, salah satu negara di Amerika Tengah, El Salvador telah meresmikan penggunaan mata uang Bitcoin sebagai salah satu alat transaksi di negara tersebut. Kendati kehadiran mata uang kripto yakni Bitcoin cs kian diminati, namun disisi lain kripto telah menjadi polemik disejumlah negara. Enggak heran kalau sejumlah negara memberikan pengawasan ketat terhadap mata uang kripto.

T.V. Somanathan, Sekretaris Keuangan untuk Pemerintah India dilaporkan mendorong kembali terhadap narasi bahwa cryptocurrency akan diterima secara luas di negara tersebut dengan menolak kemungkinan menggunakannya sebagai alat pembayaran yang sah.

baca juga:

Menurut tweet Rabu (01/02) dari Asian News International, Somanathan mengatakan bahwa rupee digital yang didukung oleh Reserve Bank of India, atau RBI, akan diterima sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi cryptocurrency utama tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya.

Sekretaris keuangan itu menambahkan bahwa karena aset digital termasuk Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH) tidak memiliki otorisasi dari pemerintah, mereka kemungkinan akan tetap menjadi aset yang nilainya akan ditentukan antara dua orang.

"Rupee digital yang dikeluarkan oleh RBI akan menjadi alat pembayaran yang sah," kata Somanathan, "Semua bukan tender hukum, tidak akan, tidak akan pernah menjadi tender hukum. Bitcoin, Ethereum, atau NFT tidak akan pernah menjadi alat pembayaran yang sah. Anda dapat membeli emas, berlian, kripto, tetapi itu tidak akan memiliki otorisasi nilai oleh pemerintah."

Sekretaris keuangan itu juga menambahkan:

"Orang-orang yang berinvestasi dalam kripto pribadi harus memahami bahwa itu tidak memiliki otorisasi pemerintah. Tidak ada jaminan apakah investasi Anda akan berhasil atau tidak, seseorang mungkin menderita kerugian dan pemerintah tidak bertanggung jawab untuk ini."

Kata-kata Somanathan mengikuti pengumuman Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman pada 1 Februari bahwa negara itu berencana untuk meluncurkan mata uang digital bank sentral, atau CBDC, pada tahun 2023.

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Warta Ekonomi.
Sumber: Warta Ekonomi