Ekonomi

BSI Bisa Kuasai Potensi Industri Halal di Indonesia

Potensi industri halal menjadi momentum bagi BSI untuk memperkuat peran dan kontribusinya, sehingga mendorong kinerja berkelanjutan perseroan.


BSI Bisa Kuasai Potensi Industri Halal di Indonesia
Karyawan saat melakukan aktivitas di kantor cabang Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Selasa (2/2/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Rektor Institut Agama Islam Tazkia, Murniati Mukhlisin mengungkapkan potensi industri halal nasional yang sangat besar dan terus didorong pengembangannya oleh pemerintah dapat menjadi momentum.

Apalagi bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk memperkuat peran dan kontribusinya, sehingga mendorong kinerja berkelanjutan bank syariah terbesar di Tanah Air tersebut. 

Pengamat ekonomi syariah ini berpendapat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin diperkuat, terlebih pada masa pemulihan ekonomi dari dampak krisis akibat pandemi Covid-19. 

baca juga:

Dia menegaskan, hal itu akan mendorong kinerja BSI di masa depan jika potensinya mampu dimaksimalkan oleh manajemen BSI. Selain itu, harapannya ke depan dalam ekosistem industri halal nasional, BSI dan pelaku ekonomi lainnya dapat saling melengkapi dan menopang.

"Memang integrasi di industri halal yang sedang diupayakan sehingga pada akhirnya mendorong kinerja perbankan syariah, termasuk Bank BSI yang menjadi tumpuan," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2021).

Pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan peran industri halal, sehingga mampu lebih berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis pemerintah untuk mendorong industri halal di antaranya menghadirkan masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

Pemerintah pun melakukan penguatan lembaga ekonomi dan keuangan syariah dengan mengubah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Perubahan tersebut diatur dalam Perpres No. 28 tahun 2020.

Dalam regulasi itu, Presiden Joko Widodo sebagai ketua dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai wakil ketua sekaligus ketua harian. Selain itu, Kementerian Perindustrian pun mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian No. 17 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal.

Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan dan program pendorong industri halal seperti kodifikasi produk halal, sertifikasi halal, hingga pemberian insentif untuk penyusunan masterplan industri halal. Dalam hal keuangan, pembiayaan syariah pun diperkuat.