News

Brigjen Prasetijo Utomo Segera Jalani Sidang Etik terkait Skandal Djoko Tjandra

Prasetijo Utomo divonis 3,5 tahun penjara. 


Brigjen Prasetijo Utomo Segera Jalani Sidang Etik terkait Skandal Djoko Tjandra
Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, yang telah dicopot oleh Kapolri Jenderal Idham Azis (DPP IPHI)

AKURAT.CO, Terbukti menerima suap dan membuka informasi interpok kasus Djoko Tjandra, mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo segera menjalani sidang etik.  

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan, Propam tengah mempersiapkan sidangnya. Sambo menyebut ketua komisi dan anggota sidang tengah disiapkan. 

“Setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pasti kita lanjut ke sidang etik. Sekarang tengah kita ajukan pada Bapak Kapolri," kata Sambo di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2021). 

Sebelumnya, Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo tak banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dia divonis 3,5 tahun penjara. 

Prasetijo terbukti menerima suap dari Djoko Soegiarto Tjandra senilai USD100 ribu. Namun, dia hanya mengakui menerima USD20 ribu. Uang itu diberikan melalui pengusaha Tommy Sumardi.

Prasetijo dalam perkara ini berperan sebagai penghubung antara Tommy dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Napoleon juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. 

Suap diberikan agar nama Djoko Tjandra terkait red notice dihapus dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Caranya, dengan memerintahkan penerbitan sejumlah surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi. 

Surat-surat tersebut diberikan kepada pihak imigrasi untuk menghapus DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) Ditjen Imigrasi.

Prasetijo dianggap telah membiarkan Djoko Tjandra masuk ke Indonesia yang mestinya ditangkap Polri. Prasetijo juga telah menyalahi jabatannya karena menerima suap. Dia juga membuka informasi Interpol yang seharusnya dirahasiakan. []