Ekonomi

BRI Dorong UMKM Punya Nomor Induk Terintegrasi OSS Berbasis Risiko

BRI mendorong pelaku UMKM memiliki nomor induk berusaha yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Berbasis Risiko milik BKPM.


BRI Dorong UMKM Punya Nomor Induk Terintegrasi OSS Berbasis Risiko
Pekerja menyelesaikan pembuatan pakaian jadi di sebuah usaha konveksi milik Enca di Curug, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/3/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendorong pelaku UMKM memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko milik Kementerian Investasi/BKPM.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI bekerja sama dengan BKPM untuk menghadirkan pelaku UMKM terpilih melakukan uji coba sistem OSS sejak Juni-Juli 2021.

"Kami menindaklanjuti kerja sama dan kolaborasi Kementerian BUMN dengan Kementerian Investasi/BKPM demi memperkuat UMKM Indonesia, sehingga UMKM bisa naik kelas, bahkan go global," jelasnya dilansir dari Antara, Minggu (22/8/2021).

Supari menjelaskan pada 18 Agustus 2021, Kementerian Investasi dan Kementerian BUMN menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Teknis Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM.

Melalui PKS tersebut kedua pihak dapat melakukan pertukaran data dan informasi antara sistem OSS dengan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM milik Kementerian BUMN.

Pada hari yang sama, BRI melakukan sosialisasi NIB-New OSS Berbasis Risiko untuk mendukung program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan UMKM agar mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

Sosialisasi dilakukan melalui seminar daring kepada seluruh perwakilan unit kerja BRI yang mencakup kantor wilayah BRI, 500 kantor cabang dan lebih dari 1.000 Kantor BRI Unit di seluruh Indonesia dengan total peserta lebih dari 1.700 orang.

Hal tersebut membuktikan bahwa BRI benar-benar serius dalam mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas bahkan produknya bisa menembus pasar ekspor.

"Selama ini, akibat kendala legalitas, seperti tidak memiliki NIB, membuat pelaku UMKM sulit bermitra dengan BUMN dan menghambat langkah pengembangan usaha," kata Supari.