News

BPK Temukan Pemborosan Anggaran di DKI, Bamsoet: Jika Terbukti, Bisa Ditetapkan Sebagai Penyelewengan

BPK juga perlu memeriksa anggaran pengadaan alat kesehatan, khususnya terkait Covid-19 di luar DKI


BPK Temukan Pemborosan Anggaran di DKI, Bamsoet: Jika Terbukti, Bisa Ditetapkan Sebagai Penyelewengan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (DOK. MPR)

AKURAT.CO, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi pemborosan anggaran untuk pengadaan sejumlah alat kesehatan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Merespon hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendorong BPK untuk meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan temuan tersebut.

"Jika dalam pengusutan BPK ditemukan adanya indikasi pemborosan anggaran, BPK dapat menetapkan terhadap Pemprov DKI Jakarta sebagai dugaan pelaku penyelewengan," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Dia neminta BPK memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan dan mengevaluasi rekomendasi tersebut, serta memberikan arahan kepada daerah lain agar dalam menggunakan anggaran daerahnya masing-masing dapat tepat sasaran.

Menurut Bamsoet, BPK juga perlu memeriksa anggaran pengadaan alat kesehatan, khususnya terkait Covid-19 di daerah luar DKI Jakarta, sehingga akan meminimalkan berulangnya kejadian pemborosan anggaran pengadaan alat kesehatan di daerah lain.

"Saat ini seharusnya seluruh stakeholders melakukan penghematan anggaran untuk dialokasikan ke berbagai kebutuhan penanganan Covid-19, salah satunya alokasi untuk bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi," jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini berharap, Pemda lainnya tidak boros dalam menggunakan anggaran, serta lebih cermat dalam memverifikasi data-data pengadaan atas barang yang akan digunakan.

"Maksimalkan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dengan harga terbaik, dikarenakan lebihnya anggaran seharusnya dapat disalurkan untuk penanganan Covid-19 lainnya yang masih kekurangan," tegasnya.

Diketahui, BPK menemukan pemborosan anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya dalam pengadaan anggaran alat pelindung diri (APD). Anggaran berasal dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI tahun 2020.

Dalam laporan BPK pada dokumen laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020 yang disahkan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021 disebutkan, Anies Baswedan mengucurkan anggaran hingga Rp5,85 miliar untuk membeli masker jenis N95 di dua perusahaan berbeda yakni PT IDS dan PT ALK.

"Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp5,850 miliar," kata Aryo dalam laporan tersebut sebagaimana dikutip AKURAT.CO, Jakarta, Kamis (5/8/2021).[]