News

BPK Temukan Banyak Anggaran Ganjil, Wagub DKI Tak Gusar, Dinas Siap Beri Klarifikasi

Sudah tugas BPK melakukan pemeriksaan, nanti dinas terkait mengklarifikasi


BPK Temukan Banyak  Anggaran Ganjil, Wagub DKI Tak Gusar, Dinas Siap Beri Klarifikasi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Akurat.co/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberi klarifikasi terkait temuan keganjilan pengelolaan anggaran seperti disebutkan dalam laporan Badan Pengelola Keuangan (BPK).

"Ya kan sudah tugas BPK melakukan pemeriksaan, nanti pihak kami dari dinas terkait yang akan menjelaskan prosesnya, mengklasifikasi," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/8/2021)

Diketahu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020, BPK menemukan Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan anggaran Rp862,7 juta  untuk bayar gaji pegawai yang ternyata sudah meninggal dan pensiun. Bahkan sejumlah pegawai di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sedang menjalankan hukuman administrasi yang seharusnya dipotong pendapatannya 20 persen juga tetap menerima  gaji dan tunjangan utuh. Begitu juga pegawai yang sedang menjalankan studi.

Dalam dokumen yang  ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021 itu, ditemukan juga pemborosan anggaran yang dilakukan Anies dan jajarannya dalam pengadan alat pelindung diri sebesar Rp5,85. Dimana Anies lewat Dinas Kesehatan melakukan pembelian masker N95 di dua perusahaan berbeda yakni PT IDS dan PT ALK dengan harga satuan yang berbeda.

Ketika dipertegas mengenai berbagai anggaran yang dinilai aneh itu, Wagub Ariza justru pamer penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov DKI yang diraih pihaknya selama empat kali berturut-turut dalam empat tahun terakhir ini. Penghargaan ini juga dikeluarkan BPK.

"Alhamdulillah DKI Jakarta kan sudah berturut-turut mendapatkan WTP," tuturnya.

Dengan penghargaan ini, Ariza yakin semua temuan kejanggalan bisa dijelaskan pihaknya. Dia yakin tak ada unsur kesengajaan yang membuat negara rugi.

'Kalau ada pemeriksaan temuan oleh BPK itu sudah menjadi tugas dari BPK dan tugas kami Pemprov untuk memberikan pelayanan dan mengklarifikasi dan menjelaskan semua itu," tuturnya.

Meski tahun ini BPK menemukan banyak keganjilan pengelolaan keuangan, mulai dari lebih bayar PT Transportasi Jakarta senilai Rp415,9 miliar hingga kasus bayar gaji dan tunjangan pegawai yang sudah meninggal serta pemborosan anggaran pengadaan maseker, tetapi Ariza masih berharap pengelolaan anggaran di Pemprov DKI kembali diganjar WTP.

"Mendapatkan mudah-mudahan kita bisa yang kelima keenam dan seterusnya jadi bagi DKI Jakarta mendapatkan WTP sesuatu yang biasa sesuatu yang harus didapatkan karena itu bagian dari pengelolaan keuangan yang independen yang transparan yang akuntabel," tutupnya.[]