AKURAT.CO Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya bersama dengan Tim Pemeriksa BPK RI mengggelar exit meeting dalam rangka uji petik pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Kemendagri dalam pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis elektronik.
Pertemuan berlangsung di Ruang Bupati Tabanan, Jumat (31/3/2023) pagi, dihadiri Arman Syifa selaku penanggung jawab, Ketua Tim BPK RI Aldre Rivan Rivaldi serta anggota lainnya. Sementara, Bupati Sanjaya didampingi Sekda, Asisten III, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.
Di kesempatan itu, Bupati Sanjaya memberikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI yang telah selesai melakukan pemeriksaan di Kabupaten Tabanan selama dua hari, 30 dan 31 Maret 2023.
baca juga:
Pihaknya meyakini dari hasil uji petik ini telah teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan SIPD berbasis elektronik di Kabupaten Tabanan.
"Dalam pertemuan yang baik ini, kiranya temuan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut dapat dipaparkan, sehingga kami bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut yang tepat,” ungkap Sanjaya dalam sambutannya pagi itu.
Arman Syifa menjelaskan, pelaksanaan uji petik pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian dari peran BPK untuk menjaga agar kualitas pelaporan pemerintah selalu dijaga dan ditingkatkan.
“Ada sebuah inisiatif dari kementerian dan pemerintah bahwa kita akan menyeragamkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, terkait dengan akuntansinya, direncanakan dan harapannya adalah sebagai cikal bakal kita punya laporan keuangan Republik Indonesia,” urainya.
Arman menyampaikan, kedatangan tim BPK ingin melihat lancar atau tidaknya sistem ini bisa digunakan di seluruh pemerintah daerah.
Karena pengembangan sistem seperti ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan bagaimana dikembangkan oleh pusat, tapi harus disambut dengan baik oleh para pengguna. Kemarin kan kita sudah menggunakan sistem-sistem sebelumnya seperti Simda, SIPKD, dan yang perlu diperhatikan oleh semua stakeholder bahwa harus juga dibuat yang namanya manajemen perubahan selain substansi sistemnya, tapi juga bagaimana sistem ini bisa diterapkan secara sistematis” papar Arman lebih lanjut.
Penanggung jawab Tim BPK RI itu juga menerangkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan agar laporan keuangan daerah bisa menjadi bagian dari laporan keuangan RI.
“Ternyata dari pengamatan kami, aplikasi ini, juga terus mengalami perubahan, setiap minggu bisa ada perubahan, dan sudah kami sampaikan setiap ada masukan agar langsung diperbaiki," tuturnya.
"Perubahan itu kan harus disosialisasikan, sehingga apa yang diubah bisa menjadi sesuatu yang efektif dan jangan sampai usernya masih menggunakan cara lama dalam teknis input dan proses data informasi,” imbuh Arman Syifa.[]
