Rahmah

BPJPH Kemenag Serahkan Sertifikat Halal untuk Pelaku UMK

Tahun ini BPJPH memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebesar 25 ribu kuota


BPJPH Kemenag Serahkan Sertifikat Halal untuk Pelaku UMK
Penyerahan simbolis sertifikat halal, Kamis (11/8/2022) (Humas Kemenag)

AKURAT.CO Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag)  menyerahkan sertifikat halal perdana bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare) 2022. 

Pemberian sertifikasi halal secara simbolis ini disampaikan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham kepada Ketua Pemberdayaan Perempuan Ultra Mikro (PPUMI) Munifah Syanwani pada gelaran The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment (ICWSE), di JCC Convention Center, Jakarta.  Turut menyaksikan penyerahan sertifikat halal Komisi Fatwa MUI KH Asrorun Ni'am.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa menyerahkan Sertifikat Halal  perdana bagi UMK yang mengajukan sertifikasi melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare) di tahun 2022. Saat ini baru ada enam sertifikat halal self declare yang sudah terbit,” ungkap  Aqil Irham, di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

baca juga:

“Mudah-mudahan dengan penyerahan secara simbolis ini kita bisa mendorong pelaku usaha lain untuk segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal, dan juga mendorong para pendamping  untuk segera gercep (gerak cepat) ke lapangan, mendampingi, menginput, dan mendaftarkan data para pelaku usaha ke dalam SIHALAL” imbuhnya. 

Aqil menjelaskan, di tahun ini BPJPH memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebesar 25 ribu kuota. Saat ini, lanjut Aqil, pihaknya dan stakeholder terkait tengah mengupayakan percepatan penerbitan sertifikasi halal. Sebelumnya pada 2021, BPJPH telah mengeluarkan 930 sertifikat halal melalui mekanisme self declare. 

“Kerja sama BPJPH dengan Komisi Fatwa MUI juga dilakukan akselerasi, sehingga jumlah penerbitan sertifikat halal dapat meningkat secara signifikan,” tuturnya. 

The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment (ICWSE) juga menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Keynote Speaker dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Darmawati.

Diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang – undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.[]

Sumber: Kemenag