News

BPIP Susun Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk ASN

ASN diharapkan bersikap agile dan adaptif menghadapi perubahan nasional dan global serta persaingan yang tidak lagi linear.


BPIP Susun Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk ASN
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta sedang bekerja di Balai Kota, Kamis (21/6). Hari ini merupakan hari pertama kerja setelah libur lebaran sejak Senin (11/6) silam. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Syamsudin, jumlah ASN yang tidak masuk mencapai 1.081 orang dari 67.295, termasuk guru. Penghitungan tersebut didapat dari pengisian absensi yang ditutup pukul 7.30. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mulai menyusun peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui serangkaian diskusi. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait proyek perubahan yang dilakukan BPIP melalui penyusunan peta jalan PIP bagi ASN atau Pandu ASN.

Direktur Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara (SMMAN) Aris Heru Utomo memaparkan, diharapkan pula dapat dipetakan pola, bentuk dan sumber terbentuknya perilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN.

"ASN diharapkan bersikap agile dan adaptif menghadapi perubahan nasional dan global serta persaingan yang tidak lagi linear, termasuk godaan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain," kata Heru dalam rilisnya, Sabtu (17/4/2021).

Menurut dia ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara. Sebab, selain jumlahnya yang besar, juga tersebar di semua sektor birokrasi di kementerian maupun lembaga termasuk di dunia pendidikan.

Sebagai birokrat, ASN memiliki peran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di pusat dan daerah. Sebagai guru dan dosen, ASN juga berperan penting dalam mencerdaskan generasi muda.

Sementara itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir mengatakan tingginya artikulasi politik identitas yang cenderung intoleran di daerah yang memiliki memori kolektif Islam politik justru melibatkan aktor-aktor politik yang nasional sekuler.

Amin juga melihat bahwa instrumen hukum yang tersedia saat ini belum dapat menindak ASN yang dituduh melakukan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN misalnya belum memiliki mekanisme penindakan jika ada ASN yang terduga menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

"BPIP harus fokus pada pembinaan ASN dan menggandengnya," saran Amin.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu